Berita

Direktur Utama PGN Arief S Handoko (kiri)/Ist

Bisnis

PGN Komitmen Perkuat Infrastruktur Gas Bumi Nasional

SELASA, 22 JULI 2025 | 12:53 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Subholding Pertamina, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) berupaya memperkuat infrastruktur gas bumi nasional demi memastikan pasokan energi bersih yang andal, terjangkau, dan merata.

Melalui strategi pengembangan jangka panjang, PGN terus menjawab tantangan mismatch antara lokasi pasokan dan permintaan gas bumi, khususnya di wilayah dengan kebutuhan tinggi seperti Sumatera dan Jawa bagian barat.

Direktur Utama PGN, Arief S Handoko mengungkap permintaan gas bumi di wilayah Sumatera dan Jawa bagian barat cukup tinggi namun tidak dibarengi dengan infrastruktur memadai.


"Sementara itu, pasokan gas justru berlebih di wilayah Jawa Timur," ujar Arief dalam keterangannya, Selasa, 22 Juli 2025.

Untuk mengatasi masalah ini, PGN berupaya memenuhi sebagian permintaan gas melalui pemanfaatan LNG sebagai alternatif pasokan. Arief juga menekankan pentingnya keberlanjutan pasokan LNG domestik agar dioptimalkan memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Tantangan selanjutnya adalah bagaimana PGN dapat memperoleh pasokan LNG secara kontinu dan sustain, dengan harga yang tetap kompetitif bagi pelanggan,” tambah Arief.

Saat ini, PGN tengah mengembangkan berbagai proyek strategis infrastruktur gas pipa dan LNG, antara lain pembangunan Pipa Tegal-Cilacap, Terminal LNG Arun, serta melakukan Revitalisasi FSRU dan tangki penyimpanan.

PGN mencanangkan alokasi investasi sebesar 67 persen dari total capex sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat infrastruktur gas bumi.

Arief berujar, terdapat empat faktor utama yang dapat menjelaskan kondisi gas nasional saat ini, yakni availability atau ketersediaan pasokan dari hulu, accessibility atau infrastruktur memadai, affordability atau daya beli pelanggan, dan sustainability atau keberlanjutan.

“Dengan dukungan pemerintah, PGN siap menjangkau penyaluran energi bersih ke seluruh wilayah Indonesia,” pungkas Arief.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya