Berita

Ilustrasi/Ist

Bisnis

Ketua DPD:

Kopdes Merah Putih Harus Mampu Putus Mata Rantai Praktik Lintah Darat

SELASA, 22 JULI 2025 | 10:30 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin optimistis Koperasi Desa Merah Putih (KMP) mampu meningkatkan geliat ekonomi masyarakat di daerah.

"Yang pertama tentunya kami mengapresiasi dan mengucapkan Selamat kepada pemerintah melalui Kementerian Koordinasi Bidang Pangan atas peresmian 80.081 unit Koperasi Merah Putih. Kami percaya pemerintah telah menyiapkan manajemen SDM dan bisnis model KMP yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan bisnis modern," ujar Sultan dalam keterangannya, Selasa 22 Juli 2025.

Menurutnya, jika dikelola secara professional dan terintegrasi dengan program prioritas pemerintah lainnya seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Kopdes mampu mendorong transformasi dan menumbuhkan geliat ekonomi di setiap daerah. 


Pasalnya, setiap daerah memiliki potensi komoditas sekaligus pasar yang mampu membentuk rantai pasok mikro. 

"Dalam jangka menengah-panjang, KMP tidak hanya mampu memutus mata rantai praktik lintah darat yang mencekik masyarakat, namun juga potensial mendongkrak penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Artinya, KMP berpeluang membantu daerah dalam mencapai kemandirian fiskal daerah," tegasnya.

Lebih lanjut, Sultan berharap agar pemerintah memberikan perhatian khusus pada upaya pendampingan dan pengawasan terhadap KMP. Tentunya dalam konteks ini kita membutuhkan partisipasi semua pihak baik Dekopin, pemda, terutama anggota Koperasi.

"Apa yang diwanti-wanti oleh Presiden Prabowo pada sambutannya adalah krusial. Agar KMP tidak bernasib seperti KUD," tutupnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Seriuskah Kemdiktisaintek Menjaga Mutu Pendidikan Tinggi

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:22

Anggota Dewan Etik Golkar Diduga Terlibat Dugaan Penipuan Miliaran

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:11

Membangun Kemandirian Energi Desa Melalui Penguatan Kapasitas Local Hero

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:05

Pertamina Perkuat Kemitraan Strategis Lewat SRM Summit 2026

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:31

Kerja Sama KSPSI-UT Perluas Kesempatan Pekerja Raih Pendidikan Tinggi

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:17

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PTPN IV PalmCo Fasilitasi APRC 2026, Perputaran Ekonomi Masyarakat Meningkat

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:58

Isu Wamenhan Baru Jangan Terjebak Kepentingan Bisnis dan Korporasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:55

Paroki Kraksaan Menanti Kejelasan

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:32

Pramono-Erick Thohir Godok Persiapan FIFA ASEAN Cup di Jakarta

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:24

Selengkapnya