Berita

Ilustrasi/Ist

Bisnis

Ketua DPD:

Kopdes Merah Putih Harus Mampu Putus Mata Rantai Praktik Lintah Darat

SELASA, 22 JULI 2025 | 10:30 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin optimistis Koperasi Desa Merah Putih (KMP) mampu meningkatkan geliat ekonomi masyarakat di daerah.

"Yang pertama tentunya kami mengapresiasi dan mengucapkan Selamat kepada pemerintah melalui Kementerian Koordinasi Bidang Pangan atas peresmian 80.081 unit Koperasi Merah Putih. Kami percaya pemerintah telah menyiapkan manajemen SDM dan bisnis model KMP yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan bisnis modern," ujar Sultan dalam keterangannya, Selasa 22 Juli 2025.

Menurutnya, jika dikelola secara professional dan terintegrasi dengan program prioritas pemerintah lainnya seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Kopdes mampu mendorong transformasi dan menumbuhkan geliat ekonomi di setiap daerah. 


Pasalnya, setiap daerah memiliki potensi komoditas sekaligus pasar yang mampu membentuk rantai pasok mikro. 

"Dalam jangka menengah-panjang, KMP tidak hanya mampu memutus mata rantai praktik lintah darat yang mencekik masyarakat, namun juga potensial mendongkrak penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Artinya, KMP berpeluang membantu daerah dalam mencapai kemandirian fiskal daerah," tegasnya.

Lebih lanjut, Sultan berharap agar pemerintah memberikan perhatian khusus pada upaya pendampingan dan pengawasan terhadap KMP. Tentunya dalam konteks ini kita membutuhkan partisipasi semua pihak baik Dekopin, pemda, terutama anggota Koperasi.

"Apa yang diwanti-wanti oleh Presiden Prabowo pada sambutannya adalah krusial. Agar KMP tidak bernasib seperti KUD," tutupnya.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya