Berita

Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas/Ist

Bisnis

Ketua PP Muhammadiyah:

Sosialisme Versi Indonesia Makin Terlihat dengan Kopdes Merah Putih

SELASA, 22 JULI 2025 | 09:33 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Peresmian 80.081 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di seluruh Indonesia oleh Presiden Prabowo Subianto, disambut baik Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. 

“Kita menyambut gembira kebijakan pemerintah mendirikan koperasi desa (Kopdes) Merah Putih karena dengan kehadirannya,” kata Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas kepada wartawan, Selasa, 22 Juli 2025. 

Menurut Anwar, dengan adanya Kopdes Merah Putih maka ideologi ekonomi sosialisme versi Indonesia atau ideologi ekonomi Pancasila seperti yang diamanatkan konstitusi semakin mulai kelihatan perannya.


“Kesulitan yang dialami oleh usaha mikro dan ultra mikro selama ini dalam mengakses dana dari dunia perbankan sekarang dengan kehadiran Kopdes Merah Putih hal tersebut tentu  bisa teratasi,” ujar Waketum MUI ini.

Namun demikian, Anwar menilai tidak akan mudah Kopdes Merah Putih ini bisa berjalan dengan baik. Sebab, sistem ekonomi yang dianut Indonesia sejak era Orde Baru Soeharto sampai hari ini sangat kental diwarnai oleh sistem ekonomi liberalisme-kapitalisme.

Sehingga, kata Anwar, Kopdes Merah Putih, besar kemungkinan akan terombang-ambing oleh tarikan dua ideologi besar yang berbeda tersebut. Akibatnya, tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap kinerja dari Kopdes Merah Putih itu sendiri. 

“Apalagi kebanyakan dari para pengurus dan  pengelolanya juga belum begitu faham dengan konsep koperasi yang sebenarnya, sehingga tidak mustahil Kopdes Merah Putih ini jasadnya koperasi tapi ruhnya CV atau perseron terbatas (PT),” jelas dia.

Atas dasar itu, Anwar berharap dunia perbankan terutama bank-bank milik BUMN agar berperan dalam membantu menyukseskan program Kopdes Merah Putih tersebut. 

“Karena bagaimanapun juga sebagai bank milik negara, bank-bank tersebut harus ikut membantu menyukseskan tugas negara dalam menciptakan sebesar-besar kemakmuran rakyat,” tegasnya. 

Anwar meyakini, jika hal itu bisa dilakukan maka jumlah kelas menengah di Indonesia akan semakin membesar, sehingga daya beli masyarakat dan GDP atau Produk Domestik Bruto (PDB) akan bisa meningkat dengan tajam. 

“Untuk itu kita berharap kepada pihak pemerintah dan masyarakat agar secara bersama-sama melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap Kopdes Merah Putih ini agar Kopdes ini jangan sampai gagal. Sebab jika gagal maka nama koperasi dan nama Presiden Prabowo tentu akan tercoreng dan kita tidak mau hal itu terjadi,” pungkasnya.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cek Siaran Langsung Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Selasa, 22 September 2026 | 02:21

DPRD DKI Apresiasi Kebijakan Penutupan TPS Ilegal

Selasa, 22 September 2026 | 02:01

Indonesia Rebut 7 Medali di Aichi-Nagoya

Selasa, 22 September 2026 | 01:42

Ditjen AHU Perkuat Pengawasan Korporasi

Selasa, 22 September 2026 | 01:23

Wamendagri Ribka Haluk Berduka Tiga ASN Jadi Korban KKB

Selasa, 22 September 2026 | 01:01

Hasil Audit BPK Ditunggu dalam Kasus Toba Pulp Lestari

Selasa, 22 September 2026 | 00:37

Tiga Bulan Nganggur, Karyawan De Club Arjuna Geruduk Balai Kota

Selasa, 22 September 2026 | 00:26

Kejagung Periksa Dirut PT Migas Kota Bekasi terkait Dugaan Korupsi KSO

Selasa, 22 September 2026 | 00:01

80 Negara Siap Hadapi Wajib Sertifikasi Halal

Senin, 21 September 2026 | 23:47

KPK Harus Periksa Nusron Wahid demi Kepastian Hukum

Senin, 21 September 2026 | 23:31

Selengkapnya