Berita

Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas/Ist

Bisnis

Ketua PP Muhammadiyah:

Sosialisme Versi Indonesia Makin Terlihat dengan Kopdes Merah Putih

SELASA, 22 JULI 2025 | 09:33 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Peresmian 80.081 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di seluruh Indonesia oleh Presiden Prabowo Subianto, disambut baik Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. 

“Kita menyambut gembira kebijakan pemerintah mendirikan koperasi desa (Kopdes) Merah Putih karena dengan kehadirannya,” kata Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas kepada wartawan, Selasa, 22 Juli 2025. 

Menurut Anwar, dengan adanya Kopdes Merah Putih maka ideologi ekonomi sosialisme versi Indonesia atau ideologi ekonomi Pancasila seperti yang diamanatkan konstitusi semakin mulai kelihatan perannya.


“Kesulitan yang dialami oleh usaha mikro dan ultra mikro selama ini dalam mengakses dana dari dunia perbankan sekarang dengan kehadiran Kopdes Merah Putih hal tersebut tentu  bisa teratasi,” ujar Waketum MUI ini.

Namun demikian, Anwar menilai tidak akan mudah Kopdes Merah Putih ini bisa berjalan dengan baik. Sebab, sistem ekonomi yang dianut Indonesia sejak era Orde Baru Soeharto sampai hari ini sangat kental diwarnai oleh sistem ekonomi liberalisme-kapitalisme.

Sehingga, kata Anwar, Kopdes Merah Putih, besar kemungkinan akan terombang-ambing oleh tarikan dua ideologi besar yang berbeda tersebut. Akibatnya, tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap kinerja dari Kopdes Merah Putih itu sendiri. 

“Apalagi kebanyakan dari para pengurus dan  pengelolanya juga belum begitu faham dengan konsep koperasi yang sebenarnya, sehingga tidak mustahil Kopdes Merah Putih ini jasadnya koperasi tapi ruhnya CV atau perseron terbatas (PT),” jelas dia.

Atas dasar itu, Anwar berharap dunia perbankan terutama bank-bank milik BUMN agar berperan dalam membantu menyukseskan program Kopdes Merah Putih tersebut. 

“Karena bagaimanapun juga sebagai bank milik negara, bank-bank tersebut harus ikut membantu menyukseskan tugas negara dalam menciptakan sebesar-besar kemakmuran rakyat,” tegasnya. 

Anwar meyakini, jika hal itu bisa dilakukan maka jumlah kelas menengah di Indonesia akan semakin membesar, sehingga daya beli masyarakat dan GDP atau Produk Domestik Bruto (PDB) akan bisa meningkat dengan tajam. 

“Untuk itu kita berharap kepada pihak pemerintah dan masyarakat agar secara bersama-sama melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap Kopdes Merah Putih ini agar Kopdes ini jangan sampai gagal. Sebab jika gagal maka nama koperasi dan nama Presiden Prabowo tentu akan tercoreng dan kita tidak mau hal itu terjadi,” pungkasnya.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

Bursa Asia Awali November di Zona Merah

Senin, 02 November 2026 | 08:21

Laba Samindo Resources Melonjak 53 Persen, Efisiensi Biaya Jadi Penopang

Senin, 02 November 2026 | 07:55

Jet Pribadi Jatuh dan Meledak Dekat Permukiman, Sembilan Orang Tewas

Senin, 02 November 2026 | 07:40

Dituding Manipulasi Suara, Ketua KPU India Didesak Mundur

Senin, 02 November 2026 | 07:20

OJK: Tak Ada Dua Sanksi untuk Satu Pelanggaran di Pasar Modal

Senin, 02 November 2026 | 07:06

Polda Metro Tak Cukup Minta Maaf soal “Mahasewa Bayaran”

Senin, 02 November 2026 | 06:40

Kelurahan Berperan Besar Menuju Jakarta Kota Global

Senin, 02 November 2026 | 06:36

Potensi Pasar Asuransi Syariah RI Masih Besar

Senin, 02 November 2026 | 06:00

PPP NTB Protes Mardiono Asal Pecat Pengurus

Senin, 02 November 2026 | 05:39

Ketika Syarat Konstitusional Wapres Dipersoalkan

Senin, 02 November 2026 | 05:26

Selengkapnya