YLBHI Dukung Pasal Imunitas Advokat dalam RUU KUHAP

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), memberikan dukungan terhadap pengaturan pasal imunitas bagi advokat dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

Menurut Ketua YLBHI M Isnur, perlindungan hukum terhadap advokat, khususnya pengabdi bantuan hukum atau advokat publik, sangat diperlukan. Pasalnya, para advokat kerap menjadi korban kriminalisasi saat menjalankan tugas profesinya.

“Tahun ini 15 pengacara kami ditersangkakan, (tahun) 2015 (ada) dua pengacara kami disidangkan,” ujar Isnur dalam RDPU bersama Komisi III DPR RI, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 21 Juli 2025. 

Isnur menegaskan bahwa selama ini pihaknya mengandalkan landasan hukum dari Undang-Undang Advokat dan Undang-Undang Bantuan Hukum. 

Namun demikian, kata Isnur, penguatan melalui RUU KUHAP dinilai penting untuk mempertegas jaminan perlindungan bagi advokat dalam memberikan bantuan hukum secara maksimal.

“Jadi pasal hak imunitas advokat bagi pengabdi bantuan hukum LBH sangat diperlukan dan selama ini kami menggunakan argumentasi di Undang-Undang advokat dan Undang-Undang Bantuan Hukum,” kata Isnur.

“Dalam hal ini pula YLBHI mendukung pasal imunitas advokat di Undang-Undang KUHAP karena ini penting jaminan pemberian seluas-luasnya bagi pemberian kita dalam bantuan hukum,” imbuhnya. 

Namun demikian, kata Isnur, YLBHI harus mengkritik proses penyusunan RUU KUHAP yang dinilai tidak memenuhi prinsip partisipasi bermakna. 

Selain itu, substansi dari beberapa pasal juga disebut belum sepenuhnya menguatkan posisi advokat maupun menjamin prinsip-prinsip hak asasi manusia.

“Substansinya yang menurut kami belum sepenuhnya memberikan penguatan kepada advokat dan bantuan hukum dan juga pada prinsip-prinsip hak asasi manusia lainnya,” pungkas Isnur.