Berita

Gubernur Nusa Tenggara Barat Emanuel Melkiades Laka Lena saat kunjungan kerja ke Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu eksisting di Desa Wewo, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai/Ist

Nusantara

Sapa Warga Sekitar PLTP Ulumbu, Gubernur Melki: Orang NTT Patut Bangga dengan Geothermal

SENIN, 21 JULI 2025 | 14:31 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Masyarakat Nusa Tenggara Barat patut bangga sebagai salah satu penggerak awal transisi energi melalui panas bumi di Indonesia. 

Pesan itu disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Barat Emanuel Melkiades Laka Lena saat kunjungan kerja ke Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu eksisting di Desa Wewo, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai.

"Penggerak awal panas bumi di Indonesia itu orang NTT asal Pulau Sabu," ujar Melki dalam keterangan tertulis, Senin 21 Juli 2025.


Melki mengimbau agar masyarakat tak perlu khawatir menyambut energi bersih di NTT. PLTP Ulumbu eksisting (10 MW) yang telah beroperasi 13 tahun, menjadi bukti aman dan ramahnya pembangkit geothermal terhadap lingkungan sekitar.

"Apakah pasca beroperasinya Ulumbu produktivitas pertanian menurun? Apakah terjadi keracunan? Apakah membuat hewan ternak mati mendadak? Apakah ada warga yang tidak bisa tidur nyenyak karena beroperasinya PLTP Ulumbu?" tanya Gubernur Melki ke warga Desa Wewo.

Mengamini pernyataan Gubernur Melki, warga yang hadir secara serentak menyatakan bahwa mereka tak pernah merasakan dampak buruk dari operasional PLTP Ulumbu.

"Hasil pertanian kami baik, begitu juga ternak," ucap salah seorang warga Desa Wewo.

Terpisah, General Manager (GM) PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra), Yasir, mengungkapkan dalam upaya swasembada energi, PLN melibatkan beberapa teknologi kunci yang teruji dalam hal konversi energi panas bumi menjadi listrik.

PLN, kata Yasir, juga harus memastikan sepanjang penggarapan dan operasional PLTP di NTT, selalu sejalan dengan pemantauan kondisi lingkungan sekitar. 

Pemantauan lingkungan sekitar wilayah geothermal ini mencakup aspek kualitas air, udara, getaran, kebisingan, termasuk kondisi sosial masyarakat sekitar proyek.

"Setiap tahapan dilaksanakan secara partisipatif dan transparan, melibatkan pemerintah daerah, pemilik lahan, serta tokoh masyarakat setempat, sebagai bagian dari komitmen PLN untuk menjalankan proyek berbasis musyawarah yang menjunjung tinggi nilai-nilai lokal," pungkasnya.

Populer

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

Fahira Idris Dukung Pelarangan Medsos Buat Anak di Bawah 16 Tahun

Minggu, 08 Maret 2026 | 01:58

Golkar Berduka, Putri Akbar Tandjung Wafat

Rabu, 11 Maret 2026 | 15:27

UPDATE

Forum IPEM 2026 Momentum Penting Perkuat Diplomasi Energi

Kamis, 19 Maret 2026 | 00:08

Polres Metro Tangerang Kota Ungkap 14 Kasus Curas Sepanjang Ramadan

Rabu, 18 Maret 2026 | 23:45

Negara Bisa Menjadi Totaliter Lewat Teror dan Teknologi

Rabu, 18 Maret 2026 | 23:28

Pengungkapan Pelaku Teror Air Keras Bukti Ketegasan Prabowo

Rabu, 18 Maret 2026 | 23:10

YLBHI: Ada Pola Teror Berulang terhadap Aktivis hingga Jurnalis

Rabu, 18 Maret 2026 | 22:51

Observatorium Bosscha: Hilal 1 Syawal Tipis di Ufuk Barat

Rabu, 18 Maret 2026 | 22:32

TNI-Polri Harus Kompak Bongkar Teror Air Keras Aktivis KontraS

Rabu, 18 Maret 2026 | 22:10

Umat Hindu Semarang Gelar Tawur Agung Kesanga Sambut Nyepi Saka 1948

Rabu, 18 Maret 2026 | 21:56

YLBHI Minta Kasus Air Keras Andrie KontraS Disidang di Peradilan Umum

Rabu, 18 Maret 2026 | 21:40

Kinerja Cepat Polri Ungkap Kasus Penyiraman Air Keras Tuai Apresiasi

Rabu, 18 Maret 2026 | 21:11

Selengkapnya