Berita

Ketua DPR RI Puan Maharani dan Presiden Prabowo Subianto di Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin, 21 Juli 2025/Repro

Politik

Puan Sebut Kopdes Merah Putih Wujud Nyata Negara Hadir untuk Rakyat

SENIN, 21 JULI 2025 | 14:17 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri acara peluncuran kelembagaan 80.081 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) di Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin, 21 Juli 2025. 

Acara tersebut turut dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto yang secara resmi meluncurkan program nasional tersebut.

Puan tiba di lokasi acara didampingi Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam, Puan menyempatkan diri menyapa Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dan Wakil Bupati Beny Indra Ardhianto sebelum memasuki ruang transit. Setelah itu, ia duduk di barisan depan bersama pejabat tinggi negara lainnya.


Presiden Prabowo yang juga telah hadir lebih dahulu tampak menyambut hangat kehadiran Puan. Keduanya berjabat tangan dan saling menyapa sebelum rangkaian acara dimulai. 

Peluncuran Kopdes Merah Putih ini juga dihadiri sejumlah menteri kabinet seperti Menko Pangan Zulkifli Hasan, Mensesneg Prasetyo Hadi, Seskab Teddy Indra Wijaya, serta Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfhi. Hadir pula sejumlah pimpinan DPR seperti Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto dan pimpinan komisi lainnya.

Dalam sambutannya, Puan menegaskan bahwa kehadiran koperasi adalah bentuk nyata perwujudan tanggung jawab negara terhadap rakyat. Ia menilai Kopdes Merah Putih sebagai langkah konkret pemerintah dalam menghadirkan kemudahan akses dan layanan dasar bagi masyarakat.

"Koperasi Desa Merah Putih menjadi langkah Pemerintah yang mempraktikkan bahwa Negara hadir untuk rakyat. Sehingga rakyat merasakan kehadiran Pemerintah,” kata Puan.

“Keberpihakan ini ditunjukkan dengan memberikan pelayanan yang membantu rakyat, memprioritaskan program yang dapat memperkuat ekonomi rakyat," lanjutnya.

Puan menekankan bahwa seluruh orientasi kebijakan pemerintah seharusnya mempermudah kehidupan rakyat. Ia menyambut baik program Kopdes Merah Putih yang dilandasi oleh Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, sebagai salah satu sarana untuk mendorong perubahan sosial dan ekonomi di akar rumput.

"Koperasi merupakan sarana dalam mewujudkan perubahan sosial dan ekonomi untuk menuju masyarakat yang berdikari dalam ekonomi," sebutnya.

Program Kopdes Merah Putih menargetkan pembentukan 80.000 koperasi yang dapat berasal dari koperasi baru, pengembangan koperasi eksisting, atau hasil revitalisasi koperasi yang tidak aktif. 

Pendanaan program ini bersumber dari APBN, APBD, APBDes, serta sumber pembiayaan lainnya. Hingga 8 Mei 2025, tercatat 9.835 koperasi telah terbentuk. Pemerintah menargetkan peluncuran penuh seluruh koperasi dapat dilakukan pada 28 Oktober 2025.

Agar program berjalan optimal, Puan menegaskan pentingnya kesiapan sumber daya manusia serta pengawasan internal yang ketat.

"Membangun koperasi yang baik membutuhkan SDM yang mumpuni, ekosistem usaha, dan pengawasan internal. Oleh karena itu maka dalam menjalankan praktik koperasi, kita harus memiliki kesiapan-kesiapan yang perlu dilakukan," jelasnya.

Puan juga mengingatkan pentingnya peran aktif kepala daerah dalam memastikan keberhasilan program, serta mencegah potensi penyimpangan hukum di masa depan.

"Harus menjadi perhatian bagi Kepala Daerah dalam menjalankan Program Koperasi Desa Merah Putih, jangan sampai ada permasalahan hukum di kemudian hari," sebutnya.

Sementara itu, Presiden Prabowo dalam pidatonya kembali menekankan pentingnya ekonomi kerakyatan dan menyinggung semangat Proklamator RI, Bung Karno.

"Saya percaya bahwa niat kita semua adalah ingin Indonesia lebih baik, ingin Indonesia sejahtera, ingin Indonesia sungguh-sungguh merdeka, ingin Indonesia bangkit berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu semboyan proklamator kita, pendiri bangsa kita, Bung Karno, yang saya katakan Bung Karno adalah milik seluruh rakyat Indonesia," kata Prabowo.

Sambil mencolek Puan yang duduk di barisan depan, Prabowo pun menambahkan: "Nyuwun sewu (maaf), Mbak Puan, Bung Karno bapak saya juga."

Prabowo juga melontarkan candaan soal hubungan antara Gerindra dan PDIP yang disebutnya sebagai "kakak adik" meski dalam politik kerap berada di jalur berbeda. Ia menyebut dinamika itu sebagai bagian dari sistem demokrasi.

"Sebenernya PDIP sama Gerindra kakak adik ini. Tapi bener, kita ini karena apa ya, demokrasi kita kan diajarkan oleh negara barat jadi nggak boleh koalisi satu itu, memang bener, harus ada yang di luar. Ngoreksi kita, gitu, ngoreksi. Tapi, ya sedulur (saudara)," ucap Prabowo.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

Trump Ancam Kenakan Tarif 25 Persen ke Delapan Negara Eropa

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:48

Arsitektur Hukum Pilkada Sudah Semakin Terlembaga

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:40

Serpihan Badan Pesawat ATR 42-500 Berhasil Ditemukan

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:08

Rekonstruksi Kontrol Yudisial atas Diskresi Penegak Hukum

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:00

KAI Commuter Rekayasa Pola Operasi Imbas Genangan di Kampung Bandan

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:51

Seluruh Sumber Daya Harus Dikerahkan Cari Pesawat ATR yang Hilang Kontak

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:45

Tujuh Kali Menang Pilpres, Museveni Lanjutkan Dominasi Kekuasaan di Uganda

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:20

Belasan RT dan Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:13

Ongkos Pilkada Langsung Tak Sebesar MBG

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:50

Delik Hukum Pandji Tak Perlu Dicari-cari

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:45

Selengkapnya