Komisi I DPR Undang Pakar Digital Bahas RUU Penyiaran

Komisi I DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah pakar atau akademisi tentang RUU Penyiaran, di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR, Senayan, Senin, 21 Juli 2025.

Pantauan Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL di lokasi, Komisi I mengundang guru besar ilmu hukum Universitas Padjajaran Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, dosen tetap Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia Prof. Dr. rer. Soc. Masduki, dan pakar Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia DR. Ignatius Haryanto Djoewanto.

Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akhbarsyah Fikarno Laksono, Sukamta dan dihadiri oleh sejumlah anggota Komisi I membahas tentang penyiaran Multiplatform dan Equal Playing Field di bidang penyiaran baik bagi lembaga penyiaran maupun platform digital penyiaran.

“Kita buka rapat ini dan terbuka untuk umum,” ucap Dave Laksono membuka rapat.

Komisi I DPR menyatakan optimistis revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran dapat diselesaikan dalam periode legislatif saat ini, meskipun pembahasannya telah berlangsung lebih dari satu dekade. 

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono menegaskan komitmen tersebut saat memimpin Rapat Panja RUU Penyiaran dengan Kadin, Sahabat Peradaban Bangsa, dan AKKSI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin 14 Juli 2025.

Ia juga menjelaskan, panjangnya proses revisi RUU Penyiaran salah satunya disebabkan oleh dinamika regulasi yang terus berkembang. Tercatat, rancangan undang-undang tersebut sudah mengalami perubahan substansi hingga tiga kali, termasuk akibat penyesuaian dengan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).