Berita

Presiden RI Prabowo Subianto di penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tahun 2025 di Solo, Minggu, 20 Juli 2025/Sekretariat Presiden RI

Politik

Prabowo Perintahkan Jaksa Agung dan Polri Usut Tuntas Kasus Beras Oplosan

SENIN, 21 JULI 2025 | 10:02 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Prabowo Subianto menunjukkan ketegasan sikapnya terhadap maraknya praktik kecurangan dalam distribusi pangan, khususnya beras. 

Dalam pidato di penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Kota Solo pada Minggu, 20 Juli 2025, Prabowo secara gamblang menyoroti ulah segelintir pengusaha yang diduga melakukan penipuan dengan mengoplos beras biasa dan menjualnya sebagai beras premium.

"Masih banyak permainan-permainan jahat dari beberapa pengusaha-pengusaha yang menipu rakyat. Beras biasa dibilang beras premium, harganya dinaikin seenaknya. Ini pelanggaran!" tegas Presiden.


Tak sekadar menyuarakan keprihatinan, Prabowo juga langsung mengambil langkah tegas. Ia memerintahkan aparat penegak hukum khususnya Jaksa Agung dan Kepolisian Republik Indonesia untuk segera turun tangan menindak pelaku-pelaku kecurangan ini secara tegas, tanpa toleransi.

"Saya telah minta Jaksa Agung dan polisi mengusut dan menindak pengusaha-pengusaha tersebut tanpa pandang bulu," tegasnya.

Menurut Prabowo, praktik manipulasi harga beras tersebut bukanlah kejahatan ringan. Ia menggolongkannya sebagai kejahatan ekonomi berskala besar yang menimbulkan kerugian signifikan bagi negara. 

Dalam pidatonya, ia mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan internal yang ia terima, kerugian negara akibat kecurangan ini mencapai angka yang mencengangkan.

"Saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah seratus triliun tiap tahun. Seratus triliun tiap tahun. Berarti lima tahun seribu triliun. Ini kejahatan ekonomi yang luar biasa," ungkapnya.

Presiden menekankan bahwa praktik seperti ini bukan hanya merusak tatanan pasar, tetapi juga berpotensi mengancam kestabilan nasional dan kesejahteraan rakyat. Ia menyebut bahwa tindakan tersebut sudah masuk dalam kategori subversi ekonomi.

"Menurut saya ini sudah termasuk subversi ekonomi. Menikam rakyat," kata dia.

Untuk menggugah empati publik, Prabowo lantas membandingkan nilai kerugian akibat kejahatan ini dengan potensi pemanfaatan dana tersebut bagi program pembangunan sosial. Ia meyakini, jika dana sebesar itu dikelola secara benar, Indonesia bisa secara signifikan mengurangi angka kemiskinan.

"Anda bisa bayangkan seratus triliun kita bisa bikin apa. Mungkin kita hilangkan kemiskinan dalam lima tahun dengan seribu triliun itu," tandas Prabowo.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya