Berita

Presiden RI Prabowo Subianto di penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tahun 2025 di Solo, Minggu, 20 Juli 2025/Sekretariat Presiden RI

Politik

Prabowo Perintahkan Jaksa Agung dan Polri Usut Tuntas Kasus Beras Oplosan

SENIN, 21 JULI 2025 | 10:02 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Prabowo Subianto menunjukkan ketegasan sikapnya terhadap maraknya praktik kecurangan dalam distribusi pangan, khususnya beras. 

Dalam pidato di penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Kota Solo pada Minggu, 20 Juli 2025, Prabowo secara gamblang menyoroti ulah segelintir pengusaha yang diduga melakukan penipuan dengan mengoplos beras biasa dan menjualnya sebagai beras premium.

"Masih banyak permainan-permainan jahat dari beberapa pengusaha-pengusaha yang menipu rakyat. Beras biasa dibilang beras premium, harganya dinaikin seenaknya. Ini pelanggaran!" tegas Presiden.


Tak sekadar menyuarakan keprihatinan, Prabowo juga langsung mengambil langkah tegas. Ia memerintahkan aparat penegak hukum khususnya Jaksa Agung dan Kepolisian Republik Indonesia untuk segera turun tangan menindak pelaku-pelaku kecurangan ini secara tegas, tanpa toleransi.

"Saya telah minta Jaksa Agung dan polisi mengusut dan menindak pengusaha-pengusaha tersebut tanpa pandang bulu," tegasnya.

Menurut Prabowo, praktik manipulasi harga beras tersebut bukanlah kejahatan ringan. Ia menggolongkannya sebagai kejahatan ekonomi berskala besar yang menimbulkan kerugian signifikan bagi negara. 

Dalam pidatonya, ia mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan internal yang ia terima, kerugian negara akibat kecurangan ini mencapai angka yang mencengangkan.

"Saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah seratus triliun tiap tahun. Seratus triliun tiap tahun. Berarti lima tahun seribu triliun. Ini kejahatan ekonomi yang luar biasa," ungkapnya.

Presiden menekankan bahwa praktik seperti ini bukan hanya merusak tatanan pasar, tetapi juga berpotensi mengancam kestabilan nasional dan kesejahteraan rakyat. Ia menyebut bahwa tindakan tersebut sudah masuk dalam kategori subversi ekonomi.

"Menurut saya ini sudah termasuk subversi ekonomi. Menikam rakyat," kata dia.

Untuk menggugah empati publik, Prabowo lantas membandingkan nilai kerugian akibat kejahatan ini dengan potensi pemanfaatan dana tersebut bagi program pembangunan sosial. Ia meyakini, jika dana sebesar itu dikelola secara benar, Indonesia bisa secara signifikan mengurangi angka kemiskinan.

"Anda bisa bayangkan seratus triliun kita bisa bikin apa. Mungkin kita hilangkan kemiskinan dalam lima tahun dengan seribu triliun itu," tandas Prabowo.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya