Perkembangan teknologi digital melalui Artificial Intelligence (AI) yang pesat telah merubah seluruh sendi-sendi kehidupan manusia. Termasuk dalam dinamika politik suatu negara, AI dianggap bisa melemahkan basis material demokrasi.
Hal itu disampaikan pengamat politik dan Dosen Ilmu Pemerintahan FHISIP Universitas Terbuka, Insan Praditya Anugrah menyusul terus melemahnya posisi masyarakat dalam kegiatan produksi karena digantikan AI.
"Monopoli Artificial Intelligence dalam kegiatan produksi berpotensi untuk merusak basis material demokrasi, yakni masyarakat yang berdaulat. Tersingkirnya masyarakat dari kerja-kerja produksi, karena tergantikan oleh algoritma, data dan otomatisasi akan mengikis kedaulatan masyarakat. Masyarakat akan berada di posisi subordinat (lemah) dan dikendalikan oleh sistem termasuk AI yang dikuasai elite negara dan pemilik modal," kata Insan kepada RMOL, Senin, 21 Juli 2025.
Ia menekankan bahwa kekuatan ekonomi masyarakat tergerus karena kehilangan daya tawar dalam relasi produksi. Masyarakat digantikan AI sebagai bagian dari proses produksi.
"Masyarakat yang kehilangan signifikansi dan kedaulatan ekonomi ini juga akan kehilangan daya tawar politis terhadap penguasa dan elit ekonomi.yang memiliki kendali atas perekonomian dan teknologi. Elite, tidak akan lagi berpijak pada legitimasi dari masyarakat melainkan pada penguasaan teknologi dan infrastruktur digital," jelasnya.
Insan memprediksi bahwa sistem elektoral akan semakin tersentralisasi secara digital dan akan banyak mengandalkan bantuan Artificial Intelligence. Kondisi ini memiliki resiko besar manipulasi elektoral oleh elit pemegang infrastruktur.
"Pertanyaannya siapa yang bisa menjamin bahwa sistem ini bebas dari intervensi penguasa dan pemodal? Sekarang, algoritma saja diatur berdasarkan kepentingan kapitalisme dan kontestan politik electoral," tegas dia.
Dengan digantikannya masyarakat oleh AI dalam kegiatan produksi, maka daya tawar Civil Society terhadap elite pun melemah. Penguasaan elite atas infrastruktur AI juga berpotensi membungkam aktivisme masyarakat sipil.
"Keterbatasan akses sumberdaya dan teknologi akan memperlemah kontrol Civil Society terhadap negara dan elite ekonomi. Selama ini saja, banyak aktivisme yang tenggelam oleh algoritma yang diintervensi elit," bebernya.
Insan melanjutkan bahwa di era AI, bukan hanya informasi yang dikendalikan, namun keberdayaan masyarakat dalam demokrasi akan jauh melemah karena mereka tidak lagi jadi basis material demokrasi dan hanya sebagai syarat sah pemilu.
"Secara ideal, dalam pemikiran para pemikir politik seperti Jean-Jacques Rousseau ataupun Carol Pateman, menyatakan bahwa kehendak umum ataupun penentuan kebijakan dalam demokrasi harus berdasarkan partisipasi aktif masyarakat, bukan hanya sekedar syarat electoral," jelasnya lagi.
"Demokrasi membutuhkan keterlibatan langsung masyarakat dalam memberikan nilai dan menentukan keputusan bersama. Dengan melemahnya daya tawar ekonomi-politik masyarakat, maka masyarakat berubah dari produsen nilai menjadi komoditas yang dimanipulasi, diawasi atau bahkan dieksploitasi untuk kepentingan demokrasi procedural," pungkas Insan.
