Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Tiongkok Resmikan Proyek Bendungan Raksasa Tibet yang Kontroversial

MINGGU, 20 JULI 2025 | 10:09 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah Tiongkok telah memulai pembangunan sebuah proyek bendungan raksasa yang kontroversial di wilayah otonomi Tibet. 

Perdana Menteri Li Qiang meresmikan proyek ini pada Sabtu waktu setempat, 19 Juli 2025, yang berlokasi di hilir Sungai Yarlung Tsangpo, dengan nilai investasi fantastis sebesar 1,2 triliun yuan atau sekitar Rp2.729 triliun.

Menurut laporan Xinhua, pembangunan bendungan akan dikelola oleh sebuah perusahaan baru bernama China Yajiang Group, yang juga resmi diluncurkan pada hari yang sama. 


Yajiang Group akan bertanggung jawab atas pembangunan kompleks hidroelektrik yang terdiri dari lima bendungan bertingkat yang terletak di kota Nyingchi, tenggara Tibet.

“Listrik yang dihasilkan dari proyek ini akan dialirkan keluar dari Tibet, serta untuk mendukung kebutuhan konsumsi lokal,” tulis Xinhua, tanpa menyebutkan secara rinci berapa kapasitas listrik yang akan dihasilkan oleh mega proyek tersebut.

Dengan total investasi tersebut, proyek ini diperkirakan menjadi salah satu proyek infrastruktur paling mahal dalam sejarah Tiongkok, sekaligus menjadi bagian penting dari upaya Beijing dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Kendati demikian, parw aktivis lingkungan di Tiongkok mengkhawatirkan dampak ekologi yang besar dari pembangunan bendungan di kawasan ngarai Yarlung Tsangpo, sebuah wilayah dengan penurunan ketinggian ekstrem hingga 2.000 meter sepanjang 50 kilometer. 

Kawasan ini dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati terbaik di Tiongkok dan juga merupakan rumah bagi cagar alam nasional.

Lebih jauh lagi, pembangunan bendungan ini diprediksi berpotensi memperkeruh hubungan antara Tiongkok dan India. 

Sungai Yarlung Tsangpo mengalir ke wilayah Arunachal Pradesh, wilayah yang disengketakan antara kedua negara, dan kemudian menjadi bagian dari sistem sungai besar di India.

Meski Beijing telah menegaskan bahwa proyek ini tidak akan menimbulkan dampak buruk terhadap wilayah hilir, kekhawatiran tetap muncul dari pihak India yang selama ini memantau ketat segala pembangunan di hulu sungai.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

Prabowo Tindak Lanjuti Usulan Tambah Beasiswa S3 bagi Dosen

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:09

Panitia Ogah Disusupi Politik, Jokowi Batal Ikut Kirab Budaya di Lampung Timur

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:06

Sekolah Rakyat Bogor Padukan Panorama Alam dan Fasilitas Pendidikan Modern

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:43

400 Lajang Ikut Golek Garwo, Kemenag Dorong Lahirnya Keluarga Sakinah

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:35

Dana SAL Kemenkeu Perkuat Likuiditas dan Intermediasi Bank Mandiri

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:29

Prabowo Target Pangkas BUMN dari 1.000 Jadi 250 Perusahaan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:47

Safari Politik Jokowi Bareng PSI Picu Sorotan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:28

Daftar 32 Tim yang Lolos Piala Dunia 2026, Lajut Fase gugur

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:16

Australia Gandakan Denda Platform Medsos Nakal hingga Rp1 Triliun

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:06

Membaca Sinyal di Balik Ritual Jokowi Injak Kepala Kerbau di Lampung

Minggu, 28 Juni 2026 | 13:56

Selengkapnya