Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Tiongkok Resmikan Proyek Bendungan Raksasa Tibet yang Kontroversial

MINGGU, 20 JULI 2025 | 10:09 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah Tiongkok telah memulai pembangunan sebuah proyek bendungan raksasa yang kontroversial di wilayah otonomi Tibet. 

Perdana Menteri Li Qiang meresmikan proyek ini pada Sabtu waktu setempat, 19 Juli 2025, yang berlokasi di hilir Sungai Yarlung Tsangpo, dengan nilai investasi fantastis sebesar 1,2 triliun yuan atau sekitar Rp2.729 triliun.

Menurut laporan Xinhua, pembangunan bendungan akan dikelola oleh sebuah perusahaan baru bernama China Yajiang Group, yang juga resmi diluncurkan pada hari yang sama. 


Yajiang Group akan bertanggung jawab atas pembangunan kompleks hidroelektrik yang terdiri dari lima bendungan bertingkat yang terletak di kota Nyingchi, tenggara Tibet.

“Listrik yang dihasilkan dari proyek ini akan dialirkan keluar dari Tibet, serta untuk mendukung kebutuhan konsumsi lokal,” tulis Xinhua, tanpa menyebutkan secara rinci berapa kapasitas listrik yang akan dihasilkan oleh mega proyek tersebut.

Dengan total investasi tersebut, proyek ini diperkirakan menjadi salah satu proyek infrastruktur paling mahal dalam sejarah Tiongkok, sekaligus menjadi bagian penting dari upaya Beijing dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Kendati demikian, parw aktivis lingkungan di Tiongkok mengkhawatirkan dampak ekologi yang besar dari pembangunan bendungan di kawasan ngarai Yarlung Tsangpo, sebuah wilayah dengan penurunan ketinggian ekstrem hingga 2.000 meter sepanjang 50 kilometer. 

Kawasan ini dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati terbaik di Tiongkok dan juga merupakan rumah bagi cagar alam nasional.

Lebih jauh lagi, pembangunan bendungan ini diprediksi berpotensi memperkeruh hubungan antara Tiongkok dan India. 

Sungai Yarlung Tsangpo mengalir ke wilayah Arunachal Pradesh, wilayah yang disengketakan antara kedua negara, dan kemudian menjadi bagian dari sistem sungai besar di India.

Meski Beijing telah menegaskan bahwa proyek ini tidak akan menimbulkan dampak buruk terhadap wilayah hilir, kekhawatiran tetap muncul dari pihak India yang selama ini memantau ketat segala pembangunan di hulu sungai.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

Pimpinan Baru OJK Perlu Perkuat Pengawasan Fintech Syariah

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:25

Barang Ilegal Lolos Lewat Blueray Cargo, Begini Alurnya

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:59

Legitimasi Adies Kadir sebagai Hakim MK Tidak Bisa Diganggu Gugat

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:36

Uang Dolar Hingga Emas Disita KPK dari OTT Pejabat Bea Cukai

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:18

Pemda Harus Gencar Sosialisasi Beasiswa Otsus untuk Anak Muda Papua

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:50

KPK Ultimatum Pemilik Blueray Cargo John Field Serahkan Diri

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:28

Ini Faktor Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV-2025

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:08

KPK Tetapkan 6 Tersangka OTT Pejabat Bea Cukai, 1 Masih Buron

Jumat, 06 Februari 2026 | 00:45

Pengamat: Wibawa Negara Lahir dari Ketenangan Pemimpin

Jumat, 06 Februari 2026 | 00:24

Selengkapnya