Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Tiongkok Resmikan Proyek Bendungan Raksasa Tibet yang Kontroversial

MINGGU, 20 JULI 2025 | 10:09 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah Tiongkok telah memulai pembangunan sebuah proyek bendungan raksasa yang kontroversial di wilayah otonomi Tibet. 

Perdana Menteri Li Qiang meresmikan proyek ini pada Sabtu waktu setempat, 19 Juli 2025, yang berlokasi di hilir Sungai Yarlung Tsangpo, dengan nilai investasi fantastis sebesar 1,2 triliun yuan atau sekitar Rp2.729 triliun.

Menurut laporan Xinhua, pembangunan bendungan akan dikelola oleh sebuah perusahaan baru bernama China Yajiang Group, yang juga resmi diluncurkan pada hari yang sama. 


Yajiang Group akan bertanggung jawab atas pembangunan kompleks hidroelektrik yang terdiri dari lima bendungan bertingkat yang terletak di kota Nyingchi, tenggara Tibet.

“Listrik yang dihasilkan dari proyek ini akan dialirkan keluar dari Tibet, serta untuk mendukung kebutuhan konsumsi lokal,” tulis Xinhua, tanpa menyebutkan secara rinci berapa kapasitas listrik yang akan dihasilkan oleh mega proyek tersebut.

Dengan total investasi tersebut, proyek ini diperkirakan menjadi salah satu proyek infrastruktur paling mahal dalam sejarah Tiongkok, sekaligus menjadi bagian penting dari upaya Beijing dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Kendati demikian, parw aktivis lingkungan di Tiongkok mengkhawatirkan dampak ekologi yang besar dari pembangunan bendungan di kawasan ngarai Yarlung Tsangpo, sebuah wilayah dengan penurunan ketinggian ekstrem hingga 2.000 meter sepanjang 50 kilometer. 

Kawasan ini dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati terbaik di Tiongkok dan juga merupakan rumah bagi cagar alam nasional.

Lebih jauh lagi, pembangunan bendungan ini diprediksi berpotensi memperkeruh hubungan antara Tiongkok dan India. 

Sungai Yarlung Tsangpo mengalir ke wilayah Arunachal Pradesh, wilayah yang disengketakan antara kedua negara, dan kemudian menjadi bagian dari sistem sungai besar di India.

Meski Beijing telah menegaskan bahwa proyek ini tidak akan menimbulkan dampak buruk terhadap wilayah hilir, kekhawatiran tetap muncul dari pihak India yang selama ini memantau ketat segala pembangunan di hulu sungai.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

LPDP Perkuat Ekosistem Karier Alumni, Gandeng Danantara dan Industri

Kamis, 26 Februari 2026 | 14:04

RDPU dengan Komisi III DPR, Hotman Paris: Tuntutan Mati ABK Fandi Ramadhan Janggal

Kamis, 26 Februari 2026 | 14:02

Kenaikan PT Bikin Partai di DPR Bisa Berguguran

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:39

KPK Panggil Ketua KPU Lamteng di Kasus Suap Bupati

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:38

DPR Jadwalkan Pemanggilan Dirut LPDP Sebelum Lebaran

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:30

Great Institute: Ancaman Terbesar Israel Bukan Palestina, Tapi Netanyahu

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:22

KPK Panggil Edi Suharto Tersangka Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:06

IHSG Siang Ini Tergelincir, Nyaris Seluruh Sektor Merana

Kamis, 26 Februari 2026 | 12:51

Rusia Pertimbangkan Kirim Bantuan BBM ke Kuba

Kamis, 26 Februari 2026 | 12:29

Partai Buruh Bakal Layangkan Gugatan Jika PT Dinaikkan

Kamis, 26 Februari 2026 | 12:27

Selengkapnya