Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Tiongkok Resmikan Proyek Bendungan Raksasa Tibet yang Kontroversial

MINGGU, 20 JULI 2025 | 10:09 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah Tiongkok telah memulai pembangunan sebuah proyek bendungan raksasa yang kontroversial di wilayah otonomi Tibet. 

Perdana Menteri Li Qiang meresmikan proyek ini pada Sabtu waktu setempat, 19 Juli 2025, yang berlokasi di hilir Sungai Yarlung Tsangpo, dengan nilai investasi fantastis sebesar 1,2 triliun yuan atau sekitar Rp2.729 triliun.

Menurut laporan Xinhua, pembangunan bendungan akan dikelola oleh sebuah perusahaan baru bernama China Yajiang Group, yang juga resmi diluncurkan pada hari yang sama. 


Yajiang Group akan bertanggung jawab atas pembangunan kompleks hidroelektrik yang terdiri dari lima bendungan bertingkat yang terletak di kota Nyingchi, tenggara Tibet.

“Listrik yang dihasilkan dari proyek ini akan dialirkan keluar dari Tibet, serta untuk mendukung kebutuhan konsumsi lokal,” tulis Xinhua, tanpa menyebutkan secara rinci berapa kapasitas listrik yang akan dihasilkan oleh mega proyek tersebut.

Dengan total investasi tersebut, proyek ini diperkirakan menjadi salah satu proyek infrastruktur paling mahal dalam sejarah Tiongkok, sekaligus menjadi bagian penting dari upaya Beijing dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Kendati demikian, parw aktivis lingkungan di Tiongkok mengkhawatirkan dampak ekologi yang besar dari pembangunan bendungan di kawasan ngarai Yarlung Tsangpo, sebuah wilayah dengan penurunan ketinggian ekstrem hingga 2.000 meter sepanjang 50 kilometer. 

Kawasan ini dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati terbaik di Tiongkok dan juga merupakan rumah bagi cagar alam nasional.

Lebih jauh lagi, pembangunan bendungan ini diprediksi berpotensi memperkeruh hubungan antara Tiongkok dan India. 

Sungai Yarlung Tsangpo mengalir ke wilayah Arunachal Pradesh, wilayah yang disengketakan antara kedua negara, dan kemudian menjadi bagian dari sistem sungai besar di India.

Meski Beijing telah menegaskan bahwa proyek ini tidak akan menimbulkan dampak buruk terhadap wilayah hilir, kekhawatiran tetap muncul dari pihak India yang selama ini memantau ketat segala pembangunan di hulu sungai.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Pergantian Kapolri untuk Antisipasi Putusan MK soal Gibran

Kamis, 01 Oktober 2026 | 18:19

UPDATE

Pengusaha Tembakau Dicecar KPK soal Dugaan Gratifikasi Oknum Bea Cukai

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:41

Resmi Dilantik, 13 Pengurus DPD Peradi Profesional Siap Kawal Keadilan di Sulsel

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:13

Sekolah Tahfidz Al-Qur’an Puan Maharani Mulai Dibangun di Malang

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:10

Perbup Bogor soal Site Plan jadi Sorotan Usai Kasus HGB Summarecon Bergulir

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:49

BEI Tagih Penjelasan Emiten Haji Isam soal Gadai Saham ke Bank Mandiri

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:24

Rocky Gerung Dicurigai Sengaja Dipasang untuk Serang Gibran dari Dalam Kekuasaan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:42

Kasus TPPU Rita Widyasari Menyeret Bos Dealer VW-Audi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:28

Penyederhanaan BUMN: Pengaturan Outsourcing Lewat Anak Perusahaan Jadi Sorotan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:18

PDIP soal Ijazah Gibran: Anak dan Bapak Masalahnya Sama Saja

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:57

Pegawai Bea Cukai Dedi Congor Mangkir Lagi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:42

Selengkapnya