Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Tiongkok Resmikan Proyek Bendungan Raksasa Tibet yang Kontroversial

MINGGU, 20 JULI 2025 | 10:09 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah Tiongkok telah memulai pembangunan sebuah proyek bendungan raksasa yang kontroversial di wilayah otonomi Tibet. 

Perdana Menteri Li Qiang meresmikan proyek ini pada Sabtu waktu setempat, 19 Juli 2025, yang berlokasi di hilir Sungai Yarlung Tsangpo, dengan nilai investasi fantastis sebesar 1,2 triliun yuan atau sekitar Rp2.729 triliun.

Menurut laporan Xinhua, pembangunan bendungan akan dikelola oleh sebuah perusahaan baru bernama China Yajiang Group, yang juga resmi diluncurkan pada hari yang sama. 


Yajiang Group akan bertanggung jawab atas pembangunan kompleks hidroelektrik yang terdiri dari lima bendungan bertingkat yang terletak di kota Nyingchi, tenggara Tibet.

“Listrik yang dihasilkan dari proyek ini akan dialirkan keluar dari Tibet, serta untuk mendukung kebutuhan konsumsi lokal,” tulis Xinhua, tanpa menyebutkan secara rinci berapa kapasitas listrik yang akan dihasilkan oleh mega proyek tersebut.

Dengan total investasi tersebut, proyek ini diperkirakan menjadi salah satu proyek infrastruktur paling mahal dalam sejarah Tiongkok, sekaligus menjadi bagian penting dari upaya Beijing dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Kendati demikian, parw aktivis lingkungan di Tiongkok mengkhawatirkan dampak ekologi yang besar dari pembangunan bendungan di kawasan ngarai Yarlung Tsangpo, sebuah wilayah dengan penurunan ketinggian ekstrem hingga 2.000 meter sepanjang 50 kilometer. 

Kawasan ini dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati terbaik di Tiongkok dan juga merupakan rumah bagi cagar alam nasional.

Lebih jauh lagi, pembangunan bendungan ini diprediksi berpotensi memperkeruh hubungan antara Tiongkok dan India. 

Sungai Yarlung Tsangpo mengalir ke wilayah Arunachal Pradesh, wilayah yang disengketakan antara kedua negara, dan kemudian menjadi bagian dari sistem sungai besar di India.

Meski Beijing telah menegaskan bahwa proyek ini tidak akan menimbulkan dampak buruk terhadap wilayah hilir, kekhawatiran tetap muncul dari pihak India yang selama ini memantau ketat segala pembangunan di hulu sungai.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya