Berita

Budi Arie Setiadi dan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo/Net

Politik

Budi Arie Beban Politik, Kenapa Prabowo Masih Diam?

SABTU, 19 JULI 2025 | 13:52 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Budi Arie Setiadi bisa menjadi beban politik Presiden Prabowo Subianto jika tidak segera di-reshuffle dari Kabinet Merah Putih.

Sebab, Budi Arie makin santer disebut dalam persidangan kasus pengamanan situs judi online. Menteri Komunikasi dan Informatika era Presiden Joko Widodo ini disebut turut membekingi praktik ilegal yang telah menjadi penyakit mengerikan di tengah masyarakat.

Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul menilai, Prabowo tidak bisa mendiamkan Budi Arie jika benar-benar komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.


“Asta cita Presiden Prabowo itu kan sangat dinanti oleh publik. Salah satu misi prioritasnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi,” ujar Adib kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu, 19 Juli 2025.

Selain Presiden Prabowo, publik juga menanti langkah tegas aparat hukum untuk menindaklanjuti fakta-fakta persidangan yang kerap menyebut dugaan keterlibatan Budi Arie.

Aparat hukum penting untuk memeriksa Budi Arie agar membuat perkara tersebut terang-benderang, sekaligus untuk menjaga marwah Presiden Prabowo.

“Aparat hukum harus memakai dalil ini untuk memeriksa Budi Arie Setiadi. Kalau memang terlibat harus ada punishment. Kalau tidak terlibat, ini memberikan kesempatan Budi Arie untuk mengklarifikasi bahwa dia bersih dan tidak menjadi bebannya Prabowo,” kata Adib.

Ia menilai, ketidakjelasan sikap hukum terhadap Budi Arie justru akan memperkuat stigma negatif di tengah masyarakat, meski keterlibatan tersebut belum terbukti.

“Maka dari itu, dalil itu harus dilakukan, dasar itu harus dilakukan oleh aparat hukum untuk memeriksa Budi Arie,” tegas Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) ini. 

Kepada Prabowo, kalau memang Budi Arie terlibat, apalagi sudah membuat gaduh seperti ini harusnya sudah ada reshuffle," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya