Berita

Ilustrasi/Thainews

Dunia

Thailand Ingin Turunkan Tarif Resiprokal AS Setara Indonesia

JUMAT, 18 JULI 2025 | 20:33 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah Thailand masih melakukan negosiasi tarif dengan Amerika Serikat (AS) menjelang berakhirnya tenggat waktu kesepakatan dagang pada 1 Agustus 2025.

Wakil Perdana Menteri Thailand, Pichai Chunhavajira mengaku telah mengajukan proposal dagang yang lebih komprehensif guna merespons tuntutan Amerika.

“Kami yakin proposal yang telah disempurnakan ini dapat diterima pihak Amerika. Di sisi lain, kepentingan rakyat dan industri Thailand tetap diperhatikan,” ujar Pichai sebagaimana dikutip dari The Nation, Jumat 18 Juli 2025.


Sosok yang juga menjabat Menteri Keuangan Thailand ini membidik tarif yang lebih rendah dari 36 persen seperti negara-negara tetangga di kawasan, termasuk Indonesia yang kini 19 persen dari sebelumnya 32 persen.

"Kami berharap tarif dari 36 persen ke tingkat yang sejalan dengan negara tetangga di kawasan setelah menyajikan perbaikan yang sangat substansial dalam putaran perundingan baru," tegasnya.

Thailand saat ini terancam menghadapi tarif 36 persen jika gagal mencapai kesepakatan. Kondisi ini kontras dengan Indonesia dan Vietnam yang dipangkas dari 46 persen menjadi 20 persen. 

"Negosiasi ini pada kenyataannya belum final. Tim Thailand yang berbasis di Washington akan terus memantau situasi dengan cermat," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya