Sekolah Rakyat UNESA jadi Model Kolaborasi Pengentasan Kemiskinan

Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) melakukan kunjungan lapangan ke Sekolah Rakyat Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Jumat, 18 Juli 2025.

Peninjauan ini dalam rangka memperkuat sinergi lintas sektor guna mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Kunjungan ini dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Prof. Abdul Haris, bersama Staf Khusus Kemenko PM, Sekjen Kementerian Sosial, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, serta jajaran pejabat tinggi Kemenko PM.

Prof. Haris menyampaikan pesan dari Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, yang mengapresiasi kontribusi seluruh pihak dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat UNESA sebagai wujud kolaborasi kampus dan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan.

"Sekolah Rakyat adalah contoh nyata bagaimana kampus dapat mengambil peran strategis dalam pengentasan kemiskinan. Kolaborasi seperti ini harus terus diperkuat dan direplikasi di wilayah lain," ujar Prof. Haris.

Sekolah Rakyat UNESA dirancang untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Selain fokus pada aspek akademik, sekolah ini juga menanamkan nilai karakter dan kebangsaan.

Saat ini, Sekolah Rakyat UNESA memiliki sekitar 100 siswa yang berasal dari Kota Surabaya dan termasuk dalam desil 2–3 kesejahteraan. Para siswa tinggal di asrama yang disediakan di dalam kampus. Kegiatan belajar mengajar ditangani oleh 17 guru dan 1 kepala sekolah.

"Kami terus berkomitmen memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas SDM Indonesia," kata Kepala Sekolah Rakyat UNESA, Prapti Wardani.

Kunjungan ini juga menjadi momentum evaluasi dan penguatan strategi ke depan, agar program-program pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan secara terintegrasi, berkelanjutan, dan sesuai kebutuhan riil masyarakat.