Berita

Presiden Brasil, Lula da Silva/Net

Dunia

Lula Gertak Trump: Brasil Tak Akan Tunduk pada Tarif AS

JUMAT, 18 JULI 2025 | 12:34 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva secara tegas membalas ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan akan mengenakan tarif tinggi terhadap barang-barang dari Brasil.

Dalam pernyataannya, Lula menolak keras pendekatan sepihak dari Washington dan memperingatkan terhadap bangkitnya diplomasi bergaya imperialis.

Dalam wawancara dengan CNN pada Kamis, 17 Juli 2025, Lula mengaku terkejut dengan nada dan isi pernyataan Trump yang mengancam tarif impor sebesar 50 persen, serta ikut campur dalam proses hukum mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro.


“Bagi saya, ini mengejutkan, bukan hanya nilai tarif itu, tetapi juga bagaimana tarif itu diumumkan. Kita tidak boleh membiarkan Presiden Trump lupa bahwa ia dipilih untuk memerintah AS, bukan untuk menjadi kaisar dunia," ujar Lula.

Tarif 50 persen yang diusulkan Trump dinilai sebagai bagian dari kebijakan ekonomi nasionalis yang dapat berdampak besar bagi Brasil, negara dengan sektor ekspor pertanian dan industri yang besar. 

Namun Lula dengan tegas menyatakan bahwa Brasil tidak akan tunduk pada tekanan eksternal.

“Brasil harus mengurus Brasil dan mengurus rakyat Brasil, bukan mengurus kepentingan pihak lain. Kami menerima negosiasi, bukan pemaksaan" tegasnya. 

Ketegangan meningkat setelah Trump mengkritik persidangan Jair Bolsonaro, sekutu politik dekatnya, yang sedang diadili atas dugaan upaya pembatalan hasil pemilu 2022. Trump bahkan menyerukan agar dakwaan terhadap Bolsonaro dibatalkan, langkah yang langsung ditampik oleh Lula.

Para pejabat Brasil pun menilai komentar Trump sebagai bentuk intervensi terhadap proses hukum dan demokrasi internal negara tersebut.

Ketegangan antara kedua negara juga dipicu oleh meningkatnya peran Brasil dalam BRICS, aliansi negara-negara berkembang yang mencakup Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. 

Trump menuding aliansi tersebut “anti-Barat” dan berusaha melemahkan sistem keuangan global.

Namun Lula membela keikutsertaan Brasil dalam BRICS sebagai bentuk kebijakan luar negeri yang mandiri dan sejalan dengan kepentingan nasional.

“Partisipasi kami di BRICS adalah hak kedaulatan kami. Kami akan mencari kemitraan yang membantu pembangunan Brasil," kata Lula.

Dengan pesan yang jelas dan tajam, Lula menegaskan bahwa Brasil akan menentukan arah kebijakannya sendiri, bebas dari tekanan kekuatan besar.

"Brasil bukan negara jajahan. Kami akan berjalan dengan kepala tegak, dan dengan cara kami sendiri,” tutup Lula.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Kasus Roy Cs, Polisi Sudah Lengkapi Petunjuk Jaksa

Sabtu, 23 Mei 2026 | 20:13

Bukan Soal Salah Nama Desa, IPI: Reshuffle Perlu Karena Rapor Merah Menko Pangan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:49

Pertamina Trans Kontinental Berdampak bagi Lingkungan, Raih Best CSR 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:10

Hilirisasi Nasional, Jalan Menuju Keadilan Ekonomi

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:13

Ekonom: Tata Kelola SDA dan Perekonomian Sudah Keluar Jalur UUD 1945

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:10

Ekonom Ramal Rupiah Betah di Rp17.000 per Dolar AS

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:45

Dukung Dakwah di AS, KAUMY Salurkan Bantuan untuk Nusantara Foundation

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:43

Bamsoet dan Ketum Perbakin Banten Berburu Babi Hutan Perusak Panen

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:27

Salah Beri Informasi Saat Minyakita Bermasalah, Pengamat: Ucapan Prabowo Peringatan untuk Zulhas

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:13

Regulasi Right to Be Forgotten di Indonesia Masih Abu-abu

Sabtu, 23 Mei 2026 | 16:58

Selengkapnya