Berita

Presiden AS Donald Trump/Ist

Bisnis

Penurunan Tarif Impor AS Buka Peluang Ekspor Baru

JUMAT, 18 JULI 2025 | 09:32 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Upaya Pemerintah Indonesia dalam merespons kebijakan tarif impor baru dari Amerika Serikat (AS) diapresiasi Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Handi Risza.

“Kita mengapresiasi kerja keras dan usaha yang dilakukan oleh Pemerintah untuk melakukan negosiasi dengan Pemerintah Amerika Serikat, bahkan Presiden Prabowo langsung bernegosiasi dengan Presiden Trump,” ujar Handi dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 18 Juli 2025.

Presiden AS Donald Trump memutuskan besaran tarif impor sebesar 19 persen untuk sejumlah barang dari Indonesia yang masuk ke pasar Amerika. Angka ini lebih rendah dibandingkan tarif sebelumnya yang mencapai 32 persen.


Penurunan tarif menjadi 19 persen ini merupakan bagian dari kesepakatan dagang, di mana AS tidak akan membayar tarif apapun, sementara Indonesia berkewajiban membeli beberapa produk seperti energi, pangan, dan pesawat.

"Kita berharap tarif ini tidak memperlebar defisit dagang Indonesia,” jelas Handi.

Menurutnya, kebutuhan terhadap produk-produk tersebut tetap tinggi di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah bisa menyiasatinya dengan mengalihkan sumber impor dari negara lain ke AS agar neraca perdagangan tetap stabil.

“Artinya, komposisi mitra dagang untuk beberapa transaksi bisa berubah, namun nilai transaksi secara keseluruhan tetap terjaga. Ini tidak akan mengganggu trade surplus kita,” tegasnya.

PKS melihat keputusan tarif ini justru membuka peluang ekspor baru bagi Indonesia. Tarif rendah dari AS bisa dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekspor nasional, yang selama ini menjadi kontributor utama terhadap surplus perdagangan Indonesia.

"Walaupun ekspor ke AS hanya mewakili 9,9 persen dari total ekspor Indonesia, tetapi kontribusinya mencapai 45 persen dari total surplus. Maka penurunan tarif ini harus dianggap sebagai peluang,” tandas Handi.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya