Berita

Presiden AS Donald Trump/Ist

Bisnis

Penurunan Tarif Impor AS Buka Peluang Ekspor Baru

JUMAT, 18 JULI 2025 | 09:32 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Upaya Pemerintah Indonesia dalam merespons kebijakan tarif impor baru dari Amerika Serikat (AS) diapresiasi Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Handi Risza.

“Kita mengapresiasi kerja keras dan usaha yang dilakukan oleh Pemerintah untuk melakukan negosiasi dengan Pemerintah Amerika Serikat, bahkan Presiden Prabowo langsung bernegosiasi dengan Presiden Trump,” ujar Handi dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 18 Juli 2025.

Presiden AS Donald Trump memutuskan besaran tarif impor sebesar 19 persen untuk sejumlah barang dari Indonesia yang masuk ke pasar Amerika. Angka ini lebih rendah dibandingkan tarif sebelumnya yang mencapai 32 persen.


Penurunan tarif menjadi 19 persen ini merupakan bagian dari kesepakatan dagang, di mana AS tidak akan membayar tarif apapun, sementara Indonesia berkewajiban membeli beberapa produk seperti energi, pangan, dan pesawat.

"Kita berharap tarif ini tidak memperlebar defisit dagang Indonesia,” jelas Handi.

Menurutnya, kebutuhan terhadap produk-produk tersebut tetap tinggi di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah bisa menyiasatinya dengan mengalihkan sumber impor dari negara lain ke AS agar neraca perdagangan tetap stabil.

“Artinya, komposisi mitra dagang untuk beberapa transaksi bisa berubah, namun nilai transaksi secara keseluruhan tetap terjaga. Ini tidak akan mengganggu trade surplus kita,” tegasnya.

PKS melihat keputusan tarif ini justru membuka peluang ekspor baru bagi Indonesia. Tarif rendah dari AS bisa dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekspor nasional, yang selama ini menjadi kontributor utama terhadap surplus perdagangan Indonesia.

"Walaupun ekspor ke AS hanya mewakili 9,9 persen dari total ekspor Indonesia, tetapi kontribusinya mencapai 45 persen dari total surplus. Maka penurunan tarif ini harus dianggap sebagai peluang,” tandas Handi.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

OASE III PTKIN 2026: UIN Sunan Kalijaga Raih Juara Umum

Sabtu, 07 November 2026 | 08:19

Wall Street Rebound, Nasdaq Masih Babak Belur

Sabtu, 07 November 2026 | 08:05

Luruskan Tudingan Rekayasa, Muhammad Munawar: Proses Etik Dasaad Dilakukan secara Kelembagaan

Sabtu, 07 November 2026 | 07:38

Siapa Stephen Miller, Orang Kepercayaan Trump yang Jadi Kepala Staf Gedung Putih?

Sabtu, 07 November 2026 | 07:28

Gejolak Politik AS dan Krisis Prancis Tekan Pasar Saham Eropa

Sabtu, 07 November 2026 | 07:10

Ahmad Doli Kurnia dan Masa Depan Golkar

Sabtu, 07 November 2026 | 06:50

Penyadapan Presiden Bukan Pengalihan Isu, Tapi Operasi Terorganisir

Sabtu, 07 November 2026 | 06:25

Palestina dan Percaturan Imperium Global

Sabtu, 07 November 2026 | 05:59

Penyadapan Prabowo Ancaman Serius terhadap Negara

Sabtu, 07 November 2026 | 05:41

Kasus Listyo Sigit Momentum Evaluasi Sistem Keamanan Nasional

Sabtu, 07 November 2026 | 05:18

Selengkapnya