Berita

Presiden AS Donald Trump/Ist

Bisnis

Penurunan Tarif Impor AS Buka Peluang Ekspor Baru

JUMAT, 18 JULI 2025 | 09:32 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Upaya Pemerintah Indonesia dalam merespons kebijakan tarif impor baru dari Amerika Serikat (AS) diapresiasi Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Handi Risza.

“Kita mengapresiasi kerja keras dan usaha yang dilakukan oleh Pemerintah untuk melakukan negosiasi dengan Pemerintah Amerika Serikat, bahkan Presiden Prabowo langsung bernegosiasi dengan Presiden Trump,” ujar Handi dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 18 Juli 2025.

Presiden AS Donald Trump memutuskan besaran tarif impor sebesar 19 persen untuk sejumlah barang dari Indonesia yang masuk ke pasar Amerika. Angka ini lebih rendah dibandingkan tarif sebelumnya yang mencapai 32 persen.


Penurunan tarif menjadi 19 persen ini merupakan bagian dari kesepakatan dagang, di mana AS tidak akan membayar tarif apapun, sementara Indonesia berkewajiban membeli beberapa produk seperti energi, pangan, dan pesawat.

"Kita berharap tarif ini tidak memperlebar defisit dagang Indonesia,” jelas Handi.

Menurutnya, kebutuhan terhadap produk-produk tersebut tetap tinggi di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah bisa menyiasatinya dengan mengalihkan sumber impor dari negara lain ke AS agar neraca perdagangan tetap stabil.

“Artinya, komposisi mitra dagang untuk beberapa transaksi bisa berubah, namun nilai transaksi secara keseluruhan tetap terjaga. Ini tidak akan mengganggu trade surplus kita,” tegasnya.

PKS melihat keputusan tarif ini justru membuka peluang ekspor baru bagi Indonesia. Tarif rendah dari AS bisa dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekspor nasional, yang selama ini menjadi kontributor utama terhadap surplus perdagangan Indonesia.

"Walaupun ekspor ke AS hanya mewakili 9,9 persen dari total ekspor Indonesia, tetapi kontribusinya mencapai 45 persen dari total surplus. Maka penurunan tarif ini harus dianggap sebagai peluang,” tandas Handi.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Status Hukum dan Akuntansi Danantara Alami Kebingungan

Minggu, 26 Juli 2026 | 03:23

Koops TNI Habema Berhasil Evakuasi Dua Korban Aksi Kekerasan di Yahukimo

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:57

Pembangunan Papua Harus Dimulai dari Pendidikan Anak

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:42

Pengusutan Diskriminasi WNI di Bali Penting Buat Jaga Wibawa Hukum

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:24

Dari Ekopol Kolonial Menuju Berdaulat

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:57

Generasi Emas Institute jadi Harapan Baru Anak Muda Menatap 2045

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:33

Lahirnya Generasi Hebat OAP Tolok Ukur Keberhasilan PSN Papua

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:10

Polda Jabar Selidiki Penemuan Jenazah Seorang Satpam di Waduk Jatiluhur

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:53

Cegah Bad Mining Lewat Koperasi

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:35

Dana Keistimewaan Yogyakarta Sukses Berdayakan Masyarakat

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:12

Selengkapnya