Berita

Presiden AS Donald Trump/Ist

Bisnis

Penurunan Tarif Impor AS Buka Peluang Ekspor Baru

JUMAT, 18 JULI 2025 | 09:32 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Upaya Pemerintah Indonesia dalam merespons kebijakan tarif impor baru dari Amerika Serikat (AS) diapresiasi Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Handi Risza.

“Kita mengapresiasi kerja keras dan usaha yang dilakukan oleh Pemerintah untuk melakukan negosiasi dengan Pemerintah Amerika Serikat, bahkan Presiden Prabowo langsung bernegosiasi dengan Presiden Trump,” ujar Handi dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 18 Juli 2025.

Presiden AS Donald Trump memutuskan besaran tarif impor sebesar 19 persen untuk sejumlah barang dari Indonesia yang masuk ke pasar Amerika. Angka ini lebih rendah dibandingkan tarif sebelumnya yang mencapai 32 persen.


Penurunan tarif menjadi 19 persen ini merupakan bagian dari kesepakatan dagang, di mana AS tidak akan membayar tarif apapun, sementara Indonesia berkewajiban membeli beberapa produk seperti energi, pangan, dan pesawat.

"Kita berharap tarif ini tidak memperlebar defisit dagang Indonesia,” jelas Handi.

Menurutnya, kebutuhan terhadap produk-produk tersebut tetap tinggi di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah bisa menyiasatinya dengan mengalihkan sumber impor dari negara lain ke AS agar neraca perdagangan tetap stabil.

“Artinya, komposisi mitra dagang untuk beberapa transaksi bisa berubah, namun nilai transaksi secara keseluruhan tetap terjaga. Ini tidak akan mengganggu trade surplus kita,” tegasnya.

PKS melihat keputusan tarif ini justru membuka peluang ekspor baru bagi Indonesia. Tarif rendah dari AS bisa dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekspor nasional, yang selama ini menjadi kontributor utama terhadap surplus perdagangan Indonesia.

"Walaupun ekspor ke AS hanya mewakili 9,9 persen dari total ekspor Indonesia, tetapi kontribusinya mencapai 45 persen dari total surplus. Maka penurunan tarif ini harus dianggap sebagai peluang,” tandas Handi.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kemendag: Wajib Halal Bukan Pelarangan Impor

Sabtu, 26 September 2026 | 06:30

Baznas dan Komite Bantuan Kepresidenan Palestina Perkuat Kerja Sama Kemanusiaan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:12

Instruksi Prabowo soal Kuliah Gratis PTN Harus Diprioritaskan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:00

Serba ‘Tidak’ di Sidang Gibran

Sabtu, 26 September 2026 | 05:41

Cuma Tambah Dua Perunggu, Peringkat Indonesia Merosot

Sabtu, 26 September 2026 | 05:17

Jalur Sepeda Jangan cuma Jadi Pajangan

Sabtu, 26 September 2026 | 05:00

Benarkah Pengganti Gibran Sudah Ada?

Sabtu, 26 September 2026 | 04:29

Korlantas Polri Luncurkan Empat Inovasi Digital

Sabtu, 26 September 2026 | 04:18

Jangan Istimewakan Oknum DPRD Diduga Bakar Lahan

Sabtu, 26 September 2026 | 04:00

Kepala BNPB Minta Maaf soal Karhutla: Klarifikasi Istilah 'Normal'

Sabtu, 26 September 2026 | 03:46

Selengkapnya