Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo/Ist

Politik

Rahasia Dibongkar Mantan Rektor UGM, Jokowi Makin Sulit Berkelit

KAMIS, 17 JULI 2025 | 15:33 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Buka-bukaan mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Sofian Effendi soal rekam jejak Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi saat kuliah di Fakultas Kehutanan UGM membuat ayah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka itu makin sulit berkelit.

Demikian dikatakan Presidium Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia (Aksi) Nurmadi H. Sumarta kepada RMOL, Kamis 17 Juli 2025.

"Rakyat sudah muak dengan dugaan kepalsuan dan kebohongan," kata Nurmadi.


Akademisi Universitas Negeri Surakarta (UNS) Sebelas Maret memastikan kejujuran tetap akan menang. 

"Kebenaran tetap akan menemukan jalan dan kemenangan. Sopo salah mesti bakal seleh," kata Nurmadi.

Nurmadi mengingatkan Jokowi agar tidak sombong karena masih bisa membayar pengacara maupun buzzer. 

"Mungkin masih ada sisa kekuasaan yang membela," kata Nurmadi.

Sebelumnya Sofian Effendi mengungkap sejumlah kejanggalan ijazah Jokowi.

Sofian mengaku memperoleh informasi dari rekan-rekan Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM yang sudah menjadi guru besar.

Kontroversi pertama, kata Sofian, Jokowi masuk Fakultas Kehutanan UGM dengan bekal lulus SMPP Surakarta.

"Ada sedikit masalah, masih SMPP kok bisa langsung masuk UGM. Ini yang menjadi kontroversi,” kata Sofian dalam wawancaranya dengan Rismon Sianipar yang dikutip dari Balige Academy, Kamis 17 Juli 2025.

Menurut Sofian, pada 1980 tercatat ada dua mahasiswa bernama Hari Mulyono dan Joko Widodo masuk Fakultas Kehutanan. Hari Mulyono dikenal sebagai aktivis pendiri Sifa Gama dan lulus pada 1985.

“Sedangkan Jokowi, menurut profesor dan mantan dekan, tidak lulus dalam penilaian. Ada empat semester dinilai, sekitar 30 mata kuliah, IPK sekitar 2,” kata Sofian.

Sofian mengatakan, berdasarkan transkrip nilai yang pernah dilihatnya, IPK Jokowi tidak mencapai 2. 

“Kalau sistemnya masih sarjana muda dan doktoral, seharusnya dia tidak lulus. Dua tahun pertama IPK-nya tidak memenuhi. Kalau memenuhi, otomatis lanjut ke sarjana,” kata Sofian.

Dalam kesempatan tersebut, Sofian turut menyinggung skripsi Jokowi.

“Saya pernah tanya, skripsinya kok kosong. Dijawab memang tidak diuji. Tidak ada tanggal dan tanda tangan penguji,” kata Sofian.

Sofian menyimpulkan, jika benar memiliki ijazah asli, kemungkinan itu adalah ijazah sarjana muda (BSc). 

“Tapi kalau ijazah skripsi sarjana (S1), menurut informasi itu, Jokowi tidak punya,” tutup Sofian.



Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

UPDATE

Jejak Bakti Jenderal Sigit di Pelosok Negeri Bukti Pujian Presiden bukan Pepesan Kosong

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:27

Presiden Tiba di Kompleks Parlemen, Disambut Ketua DPD dan Ketua MPR

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:24

Sidang Tahunan 2026 Dipersingkat Mengejar Waktu Salat Jumat

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:21

Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR, Megawati Absen

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:19

Harga Minyak Dunia Turun 2 Persen

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:19

LSAK: Maraknya OTT KPK Isyaratkan Darurat Reformasi Sistem Pilkada

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:17

Pasar Karbon Berpotensi Tarik Investasi Hijau

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:08

Saham Nokia Naik 3,31 Persen, Prospek Bisnis AI Jadi Perhatian

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:08

Pengamanan Diperketat Jelang Sidang MPR-DPR, Rantis dan Helikopter Disiagakan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:02

Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah untuk Hindari Konflik Kepentingan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:00

Selengkapnya