Berita

Menkes AS, Robert F. Kennedy (RFK) Jr./Net

Dunia

Menkes AS Cegah Pemusnahan 400 Burung Unta Terinfeksi Virus di Kanada

KAMIS, 17 JULI 2025 | 14:41 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Menteri Kesehatan Amerika Serikat, Robert F. Kennedy (RFK) Jr., secara resmi mendesak Kanada untuk menghentikan rencana pemusnahan 400 burung unta yang diduga terpapar flu burung. 

Langkah ini diambil setelah pemerintah Kanada memerintahkan pemusnahan terhadap kawanan burung unta di Peternakan Burung Unta Universal, British Columbia, menyusul temuan kasus flu burung akhir tahun lalu.

Peternakan tersebut menjadi sorotan setelah 69 burung unta mati pada Desember lalu, sehingga otoritas Kanada menerapkan kebijakan “eradikasi” atau pemberantasan, guna mencegah penyebaran virus lebih luas. 


Namun pemilik peternakan menentang keputusan ini, mengajukan gugatan hukum, dan menyatakan bahwa ratusan burung unta lainnya masih sehat dan seharusnya dapat dijadikan objek penelitian.

Menkes AS RFK Jr., turun tangan dengan mengirimkan surat kepada Presiden Badan Pengawasan Makanan Kanada pada Mei lalu. Dalam surat tersebut, Kennedy mendesak agar Kanada tidak melanjutkan rencana pemusnahan dan justru melakukan pengujian lanjutan terhadap antibodi burung.

“Kami yakin pengetahuan ilmiah yang signifikan dapat diperoleh dengan mengamati burung unta di lingkungan yang terkendali di Peternakan Burung Unta Universal,” tulis Kennedy dalam suratnya, seperti dikutip dari CBC pada Kamis, 17, Juli 2025.

Seorang juru bicara Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS juga mengatakan bahwa RFK Jr. mendesak Kanada untuk tidak membunuh burung unta tetapi melakukan pengujian lebih lanjut untuk mencoba lebih memahami virus tersebut.

Kasus ini kini menjadi perhatian internasional dan menimbulkan perdebatan antara upaya pencegahan penyebaran penyakit dan potensi nilai ilmiah dari kawanan burung tersebut. 

Gugatan dari pemilik peternakan pun tengah dalam proses di pengadilan banding federal, yang pada bulan lalu sempat menangguhkan sementara perintah pemusnahan guna meninjau ulang kebijakan tersebut.

Pemerintah Kanada sendiri bersikukuh bahwa tindakan eradikasi diperlukan demi keselamatan publik dan hewan lain. 

“Membiarkan kawanan unggas domestik yang diketahui terpapar (flu burung) tetap hidup berarti sumber potensial virus tetap ada. Hal ini meningkatkan risiko reasortasi atau mutasi virus, terutama pada unggas yang dipelihara di padang rumput terbuka di mana terdapat paparan berkelanjutan terhadap satwa liar," bunyi pernyataan resmi pada bulan Mei.

Dukungan terhadap peternakan datang juga dari tokoh-tokoh ternama, termasuk mantan Administrator CMS era Trump, Mehmet Oz, dan miliarder John Catsimatidis. 

Ketiganya bersama RFK Jr. mengirim surat kepada Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, agar meninjau kembali kebijakan pemusnahan tersebut.

"Saya rasa kita lihat saja nanti bagaimana kelanjutannya karena kita tahu bahwa Dr. Oz dan RFK sangat bersemangat tentang hal ini, sama seperti John Catsimatidis,” ujar Katie Pasitney, anak pemilik peternakan.

Sementara itu, pengacara peternakan, Umar Sheikh, menyampaikan di pengadilan bahwa hingga saat ini, sebagian besar dari 400 burung unta masih bebas dari gejala.

“Hanya dua burung yang dinyatakan positif sebelum pemusnahan diperintahkan,” ujarnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya