Negara Wajib Jamin Pangan yang Dikonsumsi Rakyat

  Kasus beras oplosan yang diungkap Menteri Pertanian Amran Sulaiman membuat masyarakat resah. Kasus ini pun didesak segera diusut dan dituntaskan agar tidak lagi  menimbulkan kegaduhan.

“Kasus beras oplosan ini bukan hanya kecurangan di tata niaga, tapi kejahatan secara sistemik oleh pelaksana industri pangan yang besar,” kata Anggota Komisi IV DPR RI, Cindy Monica, lewat keterangan resminya, Kamis, 17 Juli 2025.

Kasus beras oplosan menjadi sorotan setelah Mentan membongkar hasil temuan lapangan bersama Satgas Pangan, Kejaksaan, dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Disebutkan, dari 268 merek beras yang diuji di 13 laboratorium di 10 provinsi, sebanyak 212 merek bermasalah. 

Data Kementan menunjukkan, 85,56% beras premium tidak sesuai mutu, 59,78% dijual di atas harga eceran tertinggi, dan 21% memiliki berat kurang dari yang tertera pada kemasan.

“Pasti berkembang dan pasti banyak perusahaan yang melakukan ini, dan kami, saya pribadi, kami dari Komisi IV sangat mendukung kinerja Kementerian Pertanian untuk mengusut tuntas kasus ini,” tandas Cindy.

Legislator Partai NasDem itu menyarankan agar uji mutu pada produk pangan dapat dilakukan secara berjenjang dan komprehensif.

“Negara wajib menjamin mutu, kualitas, dan nutrisi dari setiap pangan yang dimakan oleh rakyat, yang dikonsumsi oleh rakyat,” tegas Cindy.