Berita

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN, Okta Kumala Dewi/Ist

Politik

Penurunan Tarif AS Jadi Napas Baru Ekspor Indonesia

RABU, 16 JULI 2025 | 19:19 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Langkah diplomatik Presiden Prabowo Subianto yang berhasil menurunkan tarif impor Amerika Serikat untuk produk-produk dari Indonesia, dari sebelumnya akan dikenakan tarif 32 persen menjadi hanya 19 persen diapresiasi Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN, Okta Kumala Dewi.

“Penurunan tarif ini akan memberikan napas baru bagi sektor ekspor Indonesia, khususnya industri-industri padat karya yang sempat khawatir akan besarnya tarif yang akan diberikan oleh Presiden Donald Trump,” ujar Okta kepada wartawan, Rabu 16 Juli 2025. 

Menurut Okta, penurunan tarif ini menjadi peluang emas bagi pelaku industri nasional, terutama sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) yang selama ini menjadi andalan ekspor di berbagai daerah, termasuk Provinsi Banten.


“Industri TPT Banten mencatat nilai ekspor non-migas ke AS mencapai lebih dari USD 160 juta pada tahun 2024. Produk seperti pakaian jadi, benang, hingga tekstil rumah tangga dari wilayah Serang, Tangerang, dan Cilegon kini memiliki potensi untuk tetap bisa bersaing di pasar AS,” jelasnya.

Lebih lanjut, Okta menekankan bahwa tarif 19 persen tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tarif terendah di kawasan Asia Tenggara untuk produk ekspor ke AS lebih rendah dibandingkan Vietnam (20 persen), Malaysia (25 persen), dan Thailand (36 persen).

“Ini artinya, peluang ekspor kita ke pasar AS masih terbuka lebar. Bahkan bukan hanya ekspor, penurunan tarif ini juga membuka pintu investasi asing untuk mendirikan fasilitas produksi di Indonesia agar bisa memanfaatkan tarif yang kompetitif,” ujarnya.

Okta juga melihat langkah ini sebagai wujud kebijakan luar negeri Indonesia yang tetap berada dalam koridor bebas aktif, tanpa berpihak pada blok kekuatan tertentu namun tetap mampu memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional secara strategis.

“Langkah ini mencerminkan kecerdasan diplomasi yang tetap menjaga prinsip non-blok, namun tidak kehilangan posisi tawar. Kemarin kita dikecam karena masuk BRICS, namun sekarang Presiden Prabowo disanjung oleh Trump. Ini langkah cerdas,” tegasnya.

Namun demikian, legislator PAN ini menyatakan bahwa DPR RI tetap menantikan pernyataan resmi pemerintah mengenai rincian kesepakatan bilateral ini, terutama terkait konsekuensi dan peluang lanjutan bagi sektor industri dalam negeri.

“Kami di parlemen berharap pemerintah segera menyampaikan penjelasan resmi agar pelaku usaha, terutama UMKM dan sektor padat karya, dapat segera merespons dan memanfaatkan peluang yang ada,” tandasnya.





Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Rencana Insentif MBG Rp1 Triliun Tuai Kritik dari DPR

Kamis, 29 Oktober 2026 | 15:47

Silfester Matutina Diduga Masuk List Saksi Sidang Ijazah Jokowi

Minggu, 25 Oktober 2026 | 04:00

Ketua KPK Bakal Babak Belur Gara-gara Nusron

Senin, 26 Oktober 2026 | 13:02

UPDATE

AMMN Cetak Laba Bersih Rp15,9 Triliun hingga September 2026

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 06:24

Hasto Ingatkan Kader PDIP Tak Boleh Takut Bela Rakyat

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 06:01

Kapolres Jakbar Obrak-abrik Kampung Boncos, Tiga Orang Dicokok

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 05:16

Respons Ijazah Gibran, PDIP: Tidak Ada Kebohongan yang Abadi

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 05:01

Fahira Idris Apresiasi Kepastian Ujian Ulang Siswa

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 04:36

Prajurit Marinir Perbaiki Jembatan di Distrik Aradide

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 04:11

Diduga Terjerat Kasus Korupsi, AKBP Edy Songkel Dicopot

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 04:00

Prabowo Didorong Percepat Reformasi Energi Nasional

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 03:31

Komunitas Pengawas WNA Desak Dirjen Pajak Telaah Dumas PT BCI

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 03:14

Jogja Cultural Wellness Festival 2026 Usung Wisata Kebugaran

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 03:00

Selengkapnya