Berita

Menteri Pertanian Amran Sulaiman/RMOL

Politik

Beras Oplosan Rugikan Masyarakat Hampir Rp100 Triliun

RABU, 16 JULI 2025 | 17:39 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkap temuan beras oplosan yang merugikan masyarakat hampir Rp100 triliun dari 212 merek beras medium dan premium.

Amran mengatakan, hasil pemeriksaan 13 laboratorium milik Kementan, ditemukan dari empat juta ton, sebanyak 350 ribu ton yang sudah dikeluarkan, tercatat 85 persen tidak sesuai standar. 

“Ada yang dioplos, ada yang tidak dioplos, langsung ganti kemasan. Jadi ini semua beras curah tetapi dijual harga premium. Beras curah tetapi dijual harga medium,” kata  Amran dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 16 Juli 2025.


Dari hasil temuan Kementan, kata Amran, ada perusahaan yang mengurangi ukuran beras, di mana seharusnya tertulis di kemasan 5kg, namun isinya 4,5 kg. 

"Total nilai (kerugian) setelah kita kali jumlah beras yang beredar itu Rp99 triliun," kata Amran.

Amran menerangkan, dari 10 sampel diambil dari sejumlah merek beras, sembilan tidak sesuai, dan hanya satu yang sesuai.

Ia berharap jika temuan ini bisa ditindak tegas maka akan ada kesejahteraan untuk para petani di Indonesia.

“Ini akan mengangkat kesejahteraan petani dan daya beli masyarakat naik," tutup Amran.

Kementan dan Satgas Pangan Polri mengungkap praktik pengoplosan beras. Hasil investigasi menyebutkan 212 merek beras terbukti tidak sesuai standar mutu.

Investigasi yang dilakukan pada periode 6 hingga 23 Juni 2025 ini mencakup 268 sampel beras dari 212 merek yang tersebar di 10 provinsi.

Sampel ini melibatkan dua kategori beras, yaitu premium dan medium, dengan fokus utama pada parameter mutu, seperti kadar air, persentase beras kepala, butir patah, dan derajat sosoh.



Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Sambut Imlek

Selasa, 20 Januari 2026 | 12:12

Warning Dua OTT

Selasa, 20 Januari 2026 | 12:01

AS Kirim Pesawat Militer ke Greenland, Denmark Tambah Pasukan

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:41

Purbaya: Tukar Jabatan Kemenkeu-BI Wajar dan Seimbang

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:34

Sumbar Perlu Perencanaan Matang Tanggap Bencana

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:32

Stasiun MRT Harmoni Bakal Jadi Pusat Mobilitas dan Aktivitas Ekonomi

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:29

Juda Agung Resign, Keponakan Prabowo Diusung Jadi Deputi Gubernur BI

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:20

Kepala Daerah Harus Fokus Bekerja Bukan Cari Celah Korupsi

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:16

Presiden Bulgaria Mundur di Tengah Krisis Politik

Selasa, 20 Januari 2026 | 10:53

Bupati Pati Sudewo Cs Digiring ke Gedung Merah Putih KPK

Selasa, 20 Januari 2026 | 10:41

Selengkapnya