Berita

Menteri Pertanian Amran Sulaiman/RMOL

Politik

Beras Oplosan Rugikan Masyarakat Hampir Rp100 Triliun

RABU, 16 JULI 2025 | 17:39 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkap temuan beras oplosan yang merugikan masyarakat hampir Rp100 triliun dari 212 merek beras medium dan premium.

Amran mengatakan, hasil pemeriksaan 13 laboratorium milik Kementan, ditemukan dari empat juta ton, sebanyak 350 ribu ton yang sudah dikeluarkan, tercatat 85 persen tidak sesuai standar. 

“Ada yang dioplos, ada yang tidak dioplos, langsung ganti kemasan. Jadi ini semua beras curah tetapi dijual harga premium. Beras curah tetapi dijual harga medium,” kata  Amran dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 16 Juli 2025.


Dari hasil temuan Kementan, kata Amran, ada perusahaan yang mengurangi ukuran beras, di mana seharusnya tertulis di kemasan 5kg, namun isinya 4,5 kg. 

"Total nilai (kerugian) setelah kita kali jumlah beras yang beredar itu Rp99 triliun," kata Amran.

Amran menerangkan, dari 10 sampel diambil dari sejumlah merek beras, sembilan tidak sesuai, dan hanya satu yang sesuai.

Ia berharap jika temuan ini bisa ditindak tegas maka akan ada kesejahteraan untuk para petani di Indonesia.

“Ini akan mengangkat kesejahteraan petani dan daya beli masyarakat naik," tutup Amran.

Kementan dan Satgas Pangan Polri mengungkap praktik pengoplosan beras. Hasil investigasi menyebutkan 212 merek beras terbukti tidak sesuai standar mutu.

Investigasi yang dilakukan pada periode 6 hingga 23 Juni 2025 ini mencakup 268 sampel beras dari 212 merek yang tersebar di 10 provinsi.

Sampel ini melibatkan dua kategori beras, yaitu premium dan medium, dengan fokus utama pada parameter mutu, seperti kadar air, persentase beras kepala, butir patah, dan derajat sosoh.



Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya