Berita

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi Soeharto/Repro

Politik

Titiek Soeharto Minta Mentan Amran Bereskan Perusahaan Beras Nakal

RABU, 16 JULI 2025 | 16:47 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi Soeharto meminta Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman untuk membereskan permasalahan beras oplosan secara tuntas.

Hal ini disampaikan Titiek Soeharto -- sapaan Siti Hediati Hariyadi Soeharto -- dalam rapat kerja bersama Kementerian Pertanian (Kementan) di Gedung Nusantara, Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 16 Juli 2025.

Legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini meminta Kementan untuk menindak tegas perusahaan besar maupun kecil yang merugikan masyarakat terkait beras oplosan.


“Tolong ini segera diselesaikan kalau memang ada yang nakal-nakal, itu yang nakal-nakal dikasih efek jera, mau itu yang besar yang kecil harus dikasih efek jera supaya tidak merugikan masyarakat,” kata Titiek.

Ia meminta Mentan Amran untuk mengusut tuntas dan tidak boleh terjadi lagi. Hal ini guna mendorong terwujudnya swasembada pangan.

“Kita ini mau lagi semangat-semangatnya urusan swasembada pangan, swasembada beras. Tapi kok ini ditemukan ada beras oplosan. Ini merugikan masyarakat,” kata Titiek. 

“Yang mestinya berasnya kualitasnya rendah dicampur yang bagus jadi beras premium,” demikian Titiek.

Kementerian Pertanian (Kementan) dan Satgas Pangan Polri mengungkap praktik pengoplosan beras. Hasil investigasi menyebutkan 212 merek beras terbukti tidak sesuai standar mutu.

Investigasi yang dilakukan pada periode 6 hingga 23 Juni 2025 ini mencakup 268 sampel beras dari 212 merek yang tersebar di 10 provinsi.

Sampel ini melibatkan dua kategori beras, yaitu premium dan medium, dengan fokus utama pada parameter mutu, seperti kadar air, persentase beras kepala, butir patah, dan derajat sosoh.




Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya