Berita

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi Soeharto/Repro

Politik

Titiek Soeharto Minta Mentan Amran Bereskan Perusahaan Beras Nakal

RABU, 16 JULI 2025 | 16:47 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi Soeharto meminta Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman untuk membereskan permasalahan beras oplosan secara tuntas.

Hal ini disampaikan Titiek Soeharto -- sapaan Siti Hediati Hariyadi Soeharto -- dalam rapat kerja bersama Kementerian Pertanian (Kementan) di Gedung Nusantara, Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 16 Juli 2025.

Legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini meminta Kementan untuk menindak tegas perusahaan besar maupun kecil yang merugikan masyarakat terkait beras oplosan.


“Tolong ini segera diselesaikan kalau memang ada yang nakal-nakal, itu yang nakal-nakal dikasih efek jera, mau itu yang besar yang kecil harus dikasih efek jera supaya tidak merugikan masyarakat,” kata Titiek.

Ia meminta Mentan Amran untuk mengusut tuntas dan tidak boleh terjadi lagi. Hal ini guna mendorong terwujudnya swasembada pangan.

“Kita ini mau lagi semangat-semangatnya urusan swasembada pangan, swasembada beras. Tapi kok ini ditemukan ada beras oplosan. Ini merugikan masyarakat,” kata Titiek. 

“Yang mestinya berasnya kualitasnya rendah dicampur yang bagus jadi beras premium,” demikian Titiek.

Kementerian Pertanian (Kementan) dan Satgas Pangan Polri mengungkap praktik pengoplosan beras. Hasil investigasi menyebutkan 212 merek beras terbukti tidak sesuai standar mutu.

Investigasi yang dilakukan pada periode 6 hingga 23 Juni 2025 ini mencakup 268 sampel beras dari 212 merek yang tersebar di 10 provinsi.

Sampel ini melibatkan dua kategori beras, yaitu premium dan medium, dengan fokus utama pada parameter mutu, seperti kadar air, persentase beras kepala, butir patah, dan derajat sosoh.




Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya