Berita

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman/RMOL

Politik

Mentan Amran Sulaiman Jangan Kebanyakan Pencitraan

RABU, 16 JULI 2025 | 16:00 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman diminta  tidak kebanyakan pencitraan soal temuan beras oplosan dari 212 merek beras dari medium ke premium.

Demikian penegasan Anggota Komisi IV DPR RI Rokhmin Dahuri dalam rapat kerja Kementan tentang laporan keuangan Kementan 2024, di Gedung Nusantara, Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 16 Juli 2025.

Rokhmin mengusulkan Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto agar bekerja secara ikhlas, bukan mengedepankan pencitraan dalam memecahkan masalah di Kementan, terutama terkait beras oplosan.


“Komisi IV yang sekarang itu komisi yang cerdas dan ikhlas, tidak mau lagi mengadres masalah (seperti) Pak Menteri dengan cara-cara pencitraan saja,” kata Rokhmin.

“Sekali lagi, you are smart minister. Kita duduk bersama, kita harus addres pada akar masalahnya. Kasihan bangsa ini. Pengangguran membeludak. Kemiskinan kalau menurut Bank Dunia 68 persen,” sambungnya.

Legislator dari Fraksi PDIP ini mengatakan bahwa banyak rakyat menderita, sehingga pemerintah terutama Kementan tidak kebanyakan pencitraan.

“Pemerintah cara bekerjanya hanya hangat-hangat tahi ayam, setelah diliput TV itu sudah selesai. Itu berdosa kita semua,” kata Rokhmin.

"Kementerian Pertanian bukan mitra basa-basi, jadi kita harus berbicara jujur dan blak-blakan. Mari kita sudahi hal-hal yang sifatnya permukaan,” tutupnya.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) menemukan mayoritas beras premium dan medium yang dijual di pasaran tidak memenuhi standar mutu.

Dari investigasi terhadap 268 sampel dari 212 merek di 10 provinsi, sebanyak 85,56 persen beras premium dinyatakan tidak sesuai standar, sementara 59,78 persen dijual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), dan 21,66 persen memiliki berat riil yang lebih ringan dari label kemasan.


Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Sambut Imlek

Selasa, 20 Januari 2026 | 12:12

Warning Dua OTT

Selasa, 20 Januari 2026 | 12:01

AS Kirim Pesawat Militer ke Greenland, Denmark Tambah Pasukan

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:41

Purbaya: Tukar Jabatan Kemenkeu-BI Wajar dan Seimbang

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:34

Sumbar Perlu Perencanaan Matang Tanggap Bencana

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:32

Stasiun MRT Harmoni Bakal Jadi Pusat Mobilitas dan Aktivitas Ekonomi

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:29

Juda Agung Resign, Keponakan Prabowo Diusung Jadi Deputi Gubernur BI

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:20

Kepala Daerah Harus Fokus Bekerja Bukan Cari Celah Korupsi

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:16

Presiden Bulgaria Mundur di Tengah Krisis Politik

Selasa, 20 Januari 2026 | 10:53

Bupati Pati Sudewo Cs Digiring ke Gedung Merah Putih KPK

Selasa, 20 Januari 2026 | 10:41

Selengkapnya