Mentan Amran Diperingatkan Tak Keluarkan Kebijakan Nyeleneh soal Harga Beras

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman diperingatkan tidak mengeluarkan kebijakan nyeleneh soal harga beras yang merugikan petani dan masyarakat luas.

Demikian dikatakan Anggota Komisi IV DPR RI Rokhmin Dahuri dalam rapat kerja bersama Kementan, di Gedung Nusantara, Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 16 Juli 2025.

Awalnya, kader PDIP ini menyebut akar masalah beras karena Badan Urusan Logistik (Bulog) menetapkan harga gabah kering panen dibeli Rp6.500 untuk semua kualitas, dan Harga Eceran Tertinggi (HET)-nya dipatok Rp12.500.

Menurut Rokhmin, konversi dari gabah kering panen menjadi beras sebanyak 50 persen, sehingga jika dijual Rp13 ribu  maka dinilainya rugi. Menurutnya, hal itu merupakan akar masalah menumpuknya beras saat ini.

Atas dasar itulah, Rokhmin meminta Mentan Amran tidak membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi, terutama penjualan harga panen kering dengan harga HET di pasaran. 

“Next time jangan pernah lagi kita membuat policy yang tidak sesuai dengan sunatullah ekonomi. Soal harga kering panen dengan HET itu. Menurut saya aneh bin ajaib orang yang membuat policy semacam itu,” kata Rokhmin.

Di sisi lain, Rokhmin mengapresiasi kinerja Kementan terkait temuan beras oplosan yang tersebar di tengah masyarakat ini. Namun, ia menyayangkan peristiwa tersebut kerap berulang.

“Kami tentunya mengapresiasi atas gercep kerja cepat Pak Menteri. Tetapi bahwa fakta ini, fakta pelanggaran, kecurangan, moral hazard, sudah puluhan tahun berlangsung dan repeated berulang,” kata Rokhmin.

Rokhmin meminta agar Kementan mengetahui akar masalah yang terjadi pada permasalahan beras ini. 

“Kalau kita orang cerdas dan ikhlas, berarti ada something wrong cara-cara kita menangani. Yaitu kita belum sampai pada akar masalahnya," demikian Rokhmin.