Berita

Kepala PCO, Hasan Nasbi/RMOL

Politik

Istana Bantah Cocoklogi Penetapan Hari Kebudayaan Nasional dengan Ultah Prabowo

RABU, 16 JULI 2025 | 14:58 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Istana membantah anggapan bahwa penetapan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional berkaitan dengan hari ulang tahun Presiden Prabowo Subianto. 

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi menegaskan bahwa penetapan tersebut memiliki dasar historis dan filosofis yang kuat, bukan berdasarkan cocoklogi atau pendekatan spekulatif yang mengaitkan peristiwa secara tidak relevan.

“Pemerintah kita tidak menganut sistem otak-atik-gatuk, pikiran cocoklogi. Jadi ketika sebuah tanggal ditetapkan oleh Kementerian itu ada dasarnya. Apakah itu dasar hukum, apakah itu dasar peristiwa, atau dasar sejarah,” tegas Hasan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 16 Juli 2025.


Hasan menjelaskan, keputusan penetapan tanggal 17 Oktober oleh Kementerian Kebudayaan merupakan hasil dari dialog panjang dengan para budayawan, pelaku seni, dan tokoh adat. 

Mereka merasa penting untuk memiliki satu hari nasional yang secara khusus menghormati dan mengapresiasi keberagaman budaya Indonesia.

Menurutnya, dasar historis penetapan tanggal 17 Oktober adalah peristiwa pada tahun 1951 ketika pemerintah secara resmi menetapkan Garuda Pancasila sebagai lambang negara, lengkap dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

"Tanggal 17 Oktober ini, ada momen sejarahnya, pengakuan resmi pemerintah terhadap keberagaman dengan dimasukannya semboyan bhieka tunggal ika sebagai bagian tidak terpisahkan,” jelas Hasan.

Ia menambahkan bahwa sebelumnya terdapat enam hingga tujuh tanggal alternatif yang sempat diusulkan sebagai Hari Kebudayaan, seperti 2 Mei (Hari Pendidikan Nasional) dan 20 Mei (Hari Kebangkitan Nasional). Namun, tanggal-tanggal tersebut sudah memiliki makna dan peringatan tersendiri.

Merespons kritik dari budayawan Butet Kartaredjasa yang menyebut penetapan Hari Kebudayaan belum terlalu urgen, Hasan menegaskan bahwa urgensi tersebut justru datang dari komunitas budaya sendiri.

“ini merupakan masukan dari para budayawan, para pekerja seni, tradisi, yang merasa penting untuk ditetapkan sebuah tanggal sebagai hari kebudayaan untuk mengapresiasi para budayawan, tradisi, pelaku seni tradisi supaya juga tidak hanya sekedar diingat, tapi juga mendapatkan tempat dalam keberlanjutan pembangunan bangsa kita," ucapnya.

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Rismon Dituding Bohong soal Ijazah Jokowi

Minggu, 15 Maret 2026 | 05:04

UPDATE

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

Lima Destinasi Wisata di Bogor Bisa Jadi Alternatif Nikmati Libur Lebaran

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:02

Program Mudik Gratis Presisi 2026 Cermin Nyata Transformasi Polri

Rabu, 25 Maret 2026 | 05:51

Negara-negara Teluk Alergi Iran

Rabu, 25 Maret 2026 | 05:37

Jika Rakyat Tak Marah, Roy Suryo Cs sudah Lama Ditahan

Rabu, 25 Maret 2026 | 05:13

Gegara Yaqut, KPK Tak Tahan Digempur +62 Siang Malam

Rabu, 25 Maret 2026 | 04:23

Waspada Kemarau Panjang Landa Jawa Barat

Rabu, 25 Maret 2026 | 04:15

KPK Ikut Ganggu Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 04:01

Elektrifikasi Total

Rabu, 25 Maret 2026 | 03:37

Kasus Penahanan Yaqut Jadi Kemunduran Penegakan Hukum

Rabu, 25 Maret 2026 | 03:18

Selengkapnya