Berita

Kepala PCO, Hasan Nasbi/RMOL

Politik

Istana Bantah Cocoklogi Penetapan Hari Kebudayaan Nasional dengan Ultah Prabowo

RABU, 16 JULI 2025 | 14:58 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Istana membantah anggapan bahwa penetapan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional berkaitan dengan hari ulang tahun Presiden Prabowo Subianto. 

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi menegaskan bahwa penetapan tersebut memiliki dasar historis dan filosofis yang kuat, bukan berdasarkan cocoklogi atau pendekatan spekulatif yang mengaitkan peristiwa secara tidak relevan.

“Pemerintah kita tidak menganut sistem otak-atik-gatuk, pikiran cocoklogi. Jadi ketika sebuah tanggal ditetapkan oleh Kementerian itu ada dasarnya. Apakah itu dasar hukum, apakah itu dasar peristiwa, atau dasar sejarah,” tegas Hasan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 16 Juli 2025.


Hasan menjelaskan, keputusan penetapan tanggal 17 Oktober oleh Kementerian Kebudayaan merupakan hasil dari dialog panjang dengan para budayawan, pelaku seni, dan tokoh adat. 

Mereka merasa penting untuk memiliki satu hari nasional yang secara khusus menghormati dan mengapresiasi keberagaman budaya Indonesia.

Menurutnya, dasar historis penetapan tanggal 17 Oktober adalah peristiwa pada tahun 1951 ketika pemerintah secara resmi menetapkan Garuda Pancasila sebagai lambang negara, lengkap dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

"Tanggal 17 Oktober ini, ada momen sejarahnya, pengakuan resmi pemerintah terhadap keberagaman dengan dimasukannya semboyan bhieka tunggal ika sebagai bagian tidak terpisahkan,” jelas Hasan.

Ia menambahkan bahwa sebelumnya terdapat enam hingga tujuh tanggal alternatif yang sempat diusulkan sebagai Hari Kebudayaan, seperti 2 Mei (Hari Pendidikan Nasional) dan 20 Mei (Hari Kebangkitan Nasional). Namun, tanggal-tanggal tersebut sudah memiliki makna dan peringatan tersendiri.

Merespons kritik dari budayawan Butet Kartaredjasa yang menyebut penetapan Hari Kebudayaan belum terlalu urgen, Hasan menegaskan bahwa urgensi tersebut justru datang dari komunitas budaya sendiri.

“ini merupakan masukan dari para budayawan, para pekerja seni, tradisi, yang merasa penting untuk ditetapkan sebuah tanggal sebagai hari kebudayaan untuk mengapresiasi para budayawan, tradisi, pelaku seni tradisi supaya juga tidak hanya sekedar diingat, tapi juga mendapatkan tempat dalam keberlanjutan pembangunan bangsa kita," ucapnya.

Populer

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

Kecelakaan Moge di Kulon Progo, Istri Bos Rokok HS Meninggal

Senin, 02 Maret 2026 | 18:54

Jokowi Lebih Jago dari Shah Ruh Khan soal Main Drama

Senin, 23 Februari 2026 | 03:31

PKB Kutuk Pembunuhan Ali Khamenei dan Desak PBB Jatuhkan Sanksi ke Israel-AS

Minggu, 01 Maret 2026 | 18:07

UPDATE

Melangkah Penuh Harapan, Pertamina Jaga Kesiapan Pasokan Jelang Idulfitri

Rabu, 04 Maret 2026 | 20:10

Cerita Tobat Mantan Penambang Ilegal Pongkor

Rabu, 04 Maret 2026 | 19:59

KPK: Tidak Ada Informasi Fadia Arafiq Ditangkap saat Bersama Gubernur Jateng

Rabu, 04 Maret 2026 | 19:43

Antisipasi Perang Dunia, AHY Ajak Perkuat Soliditas Hadapi Skenario Terburuk

Rabu, 04 Maret 2026 | 19:40

Tips Mudik Aman dan Nyaman Tanpa Khawatirkan Rumah Kosong

Rabu, 04 Maret 2026 | 19:17

Presiden Prabowo Batal Hadir Bukber Partai Demokrat

Rabu, 04 Maret 2026 | 19:09

Tak Benar MBG Ganggu Anggaran Pendidikan

Rabu, 04 Maret 2026 | 19:02

Sudah Dibuka, Ini Cara Daftar Mudik Gratis 2026 Pertamina

Rabu, 04 Maret 2026 | 18:53

Spesifikasi Xiaomi 17 dan Daftar Harganya di Indonesia

Rabu, 04 Maret 2026 | 18:38

Gubernur Jateng Bantah Bersama Bupati Pekalongan saat OTT KPK

Rabu, 04 Maret 2026 | 18:33

Selengkapnya