Berita

Kepala PCO, Hasan Nasbi/RMOL

Politik

Istana Bantah Cocoklogi Penetapan Hari Kebudayaan Nasional dengan Ultah Prabowo

RABU, 16 JULI 2025 | 14:58 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Istana membantah anggapan bahwa penetapan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional berkaitan dengan hari ulang tahun Presiden Prabowo Subianto. 

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi menegaskan bahwa penetapan tersebut memiliki dasar historis dan filosofis yang kuat, bukan berdasarkan cocoklogi atau pendekatan spekulatif yang mengaitkan peristiwa secara tidak relevan.

“Pemerintah kita tidak menganut sistem otak-atik-gatuk, pikiran cocoklogi. Jadi ketika sebuah tanggal ditetapkan oleh Kementerian itu ada dasarnya. Apakah itu dasar hukum, apakah itu dasar peristiwa, atau dasar sejarah,” tegas Hasan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 16 Juli 2025.


Hasan menjelaskan, keputusan penetapan tanggal 17 Oktober oleh Kementerian Kebudayaan merupakan hasil dari dialog panjang dengan para budayawan, pelaku seni, dan tokoh adat. 

Mereka merasa penting untuk memiliki satu hari nasional yang secara khusus menghormati dan mengapresiasi keberagaman budaya Indonesia.

Menurutnya, dasar historis penetapan tanggal 17 Oktober adalah peristiwa pada tahun 1951 ketika pemerintah secara resmi menetapkan Garuda Pancasila sebagai lambang negara, lengkap dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

"Tanggal 17 Oktober ini, ada momen sejarahnya, pengakuan resmi pemerintah terhadap keberagaman dengan dimasukannya semboyan bhieka tunggal ika sebagai bagian tidak terpisahkan,” jelas Hasan.

Ia menambahkan bahwa sebelumnya terdapat enam hingga tujuh tanggal alternatif yang sempat diusulkan sebagai Hari Kebudayaan, seperti 2 Mei (Hari Pendidikan Nasional) dan 20 Mei (Hari Kebangkitan Nasional). Namun, tanggal-tanggal tersebut sudah memiliki makna dan peringatan tersendiri.

Merespons kritik dari budayawan Butet Kartaredjasa yang menyebut penetapan Hari Kebudayaan belum terlalu urgen, Hasan menegaskan bahwa urgensi tersebut justru datang dari komunitas budaya sendiri.

“ini merupakan masukan dari para budayawan, para pekerja seni, tradisi, yang merasa penting untuk ditetapkan sebuah tanggal sebagai hari kebudayaan untuk mengapresiasi para budayawan, tradisi, pelaku seni tradisi supaya juga tidak hanya sekedar diingat, tapi juga mendapatkan tempat dalam keberlanjutan pembangunan bangsa kita," ucapnya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Status Hukum dan Akuntansi Danantara Alami Kebingungan

Minggu, 26 Juli 2026 | 03:23

Koops TNI Habema Berhasil Evakuasi Dua Korban Aksi Kekerasan di Yahukimo

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:57

Pembangunan Papua Harus Dimulai dari Pendidikan Anak

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:42

Pengusutan Diskriminasi WNI di Bali Penting Buat Jaga Wibawa Hukum

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:24

Dari Ekopol Kolonial Menuju Berdaulat

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:57

Generasi Emas Institute jadi Harapan Baru Anak Muda Menatap 2045

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:33

Lahirnya Generasi Hebat OAP Tolok Ukur Keberhasilan PSN Papua

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:10

Polda Jabar Selidiki Penemuan Jenazah Seorang Satpam di Waduk Jatiluhur

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:53

Cegah Bad Mining Lewat Koperasi

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:35

Dana Keistimewaan Yogyakarta Sukses Berdayakan Masyarakat

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:12

Selengkapnya