Jokowi bersama Gibran (depan) memberikan keterangan pers di RS PKU Muhammadiyah, Surakarta, Jumat, 15 November 2019. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr.
Pembelaan diri bernada tuduhan eks Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa ada agenda politik besar di balik kasus ijazah palsu dan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari kursi wakil presiden tidak berdasar dan tendensius.
Sebagai mantan presiden, Jokowi harusnya menyampaikan tuduhan dengan bukti.
“Dengan begitu Jokowi tidak dinilai menyebarkan rumor. Ini tentu sangat potensial memecah keutuhan bangsa,” kata pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga kepada , Rabu 16 Juli 2025.
Lagipula, menurut Jamiluddin, persoalan ijazah sudah muncul saat Jokowi masih presiden. Pada saat itu kekuatan politik Jokowi sangat besar sehingga banyak elemen masyarakat yang tiarap.
Bahkan setelah Jokowi lengser, elemen yang mempersoalkan ijazah palsu tidak berubah. Mereka tetap konsisten dengan keyakinan ijazah Jokowi dari Fakultas Kehutanan UGM palsu.
“Kalau ada penggelembungan kekuatan yang muncul, barulah ada indikasi ada kekuatan besar yang akan merusak reputasi Jokowi. Tapi nyatanya, hanya kelompok masyarakat yang itu-itu saja yang terus mempersoalkan ijazah Jokowi,” kata akademisi Universitas Esa Unggul ini.
Jamiluddin berpendapat, sekalipun ada penambahan dukungan, itu semata-mata karena melihat kegigihan Roy Suryo dan kawan-kawannya dalam mempersoalkan ijazah Jokowi.
“Mereka ini hanya memberi dukungan, bukan kekuatan besar yang menjadikan Roy Suryo dan kawan sebagai pion untuk merusak reputasi Jokowi,” katanya.
Sementara itu, masih kata Jamiluddin, jika usulan pemakzulan Gibran Rakabuming oleh Forum Purnawirawan TNI dianggap oleh Jokowi sebagai agenda politik besar, pun sangat tak beralasan. Sebab, sebagai purnawirawan yang sudah sepuh lazimnya sudah tidak punya ambisi politik lagi.
“Mereka ini hanya ingin bangsa dan negara ini berjalan dalam koridor hukum,” tegas Jamiluddin.
Atas dasar itu, Jamiluddin menilai bahwa jika Jokowi menuding ada kekuatan besar dibalik usulan pemakzulan Gibran, berarti Jokowi tak memahami dan meremehkan integritas purnawirawan terhadap bangsa dan negara.
“Bagi mereka, masa depan bangsa dan negara menjadi hal utama. Karena itu, sekecil pun yang dapat menyuramkan bangsa dan negara tentulah akan mereka lawan,” tandasnya.
