Berita

Presiden ke-7 Joko Widodo/Net

Politik

Penegakan Hukum ke Jokowi Bisa Jadi Sejarah Emas

RABU, 16 JULI 2025 | 11:32 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Penegakan hukum terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo, jika dilakukan serius dapat menorehkan sejarah emas bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto memandang, kecenderungan penegakan hukum tumpukan ke atas karena perihal politik masih sangat kental.

Apalagi, dia mengamati sejumlah kasus yang menyangkut Jokowi berkaitan langsung dengan individu yang disinyalir punya beking kuat baik secara politik maupun ekonomi.


Misalnya, Hari menjelaskan soal kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS, yang mentersangkakan Saudagar Minyak Riza Chalid yang dikenal punya kedekatan erat dengan Jokowi.

"Terlihat nyata hukum lambat untuk menyikapinya (keterlibatan Jokowi dalam kasus itu)," ujar Hari saat dihubungi Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Rabu, 16 Juli 2025.

Dia menduga, Riza Chalid yang masih buron hingga saat ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), punya korelasi dengan penguasaan Jokowi terhadap jejaring politik.

"Dengan Kejagung langsung melakukan penetapan Riza Chalid sebagai tersangka, akan banyak nama-nama pejabat yang terseret, karena mendapat upeti dari Riza Chalid," tuturnya.

Di samping itu, Hari juga memandang lembaga penegak hukum juga terbilang mandul dalam memproses mantan pejabat kelas atas, termasuk Jokowi dan keluarga.

"Seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sendiri, tidak mau mengeksekusi KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) Jokowi dan keluarga," sambungnya menegaskan.

Kendati begitu, Hari mendorong agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bisa mempraktikan asas hukum yang adil, bahwa setiap orang tanpa kecuali sama kedudukannya di mata hukum.

Sehingga menurutnya, jika prinsip penegakan hukum itu dapat dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo, maka bukan tidak mungkin akan menorehkan tinta emas yang menjadi sejarah baru bagi kepemimpinan negara.

"Harus ada sejarah dalam republik ini Presiden yang dihukum karena kasus KKN," demikian Hari menambahkan.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

OJK Catat Penyaluran Kredit Tembus Rp 8.659 Triliun, Sektor UMKM Mulai Tunjukkan Perbaikan

Rabu, 06 Mei 2026 | 08:14

Trump Mendadak Hentikan Operasi Project Freedom di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:52

Harga Emas Rebound Saat Pasar Pantau Geopolitik dan Data Tenaga Kerja

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:23

Sektor Teknologi Eropa Bangkit dari Keterpurukan, STOXX 600 Menghijau

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:05

Kemenag Fasilitasi Kepindahan Santri Ponpes Ndolo Kusumo

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:45

Dana Wakaf Baitul Asyi untuk Jemaah Haji Aceh Diusulkan Naik

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:32

Rudy Mas’ud di Ujung Tanduk

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:09

Rakyat Antipati dengan PSI

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:38

10 Orang Jadi Korban Penyiraman Air Keras Kurir Ekspedisi

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:19

Kapal Supertanker Iran Masuk RI Bukan Dagang Biasa

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:08

Selengkapnya