Berita

Presiden ke-7 Joko Widodo/Net

Politik

Penegakan Hukum ke Jokowi Bisa Jadi Sejarah Emas

RABU, 16 JULI 2025 | 11:32 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Penegakan hukum terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo, jika dilakukan serius dapat menorehkan sejarah emas bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto memandang, kecenderungan penegakan hukum tumpukan ke atas karena perihal politik masih sangat kental.

Apalagi, dia mengamati sejumlah kasus yang menyangkut Jokowi berkaitan langsung dengan individu yang disinyalir punya beking kuat baik secara politik maupun ekonomi.


Misalnya, Hari menjelaskan soal kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS, yang mentersangkakan Saudagar Minyak Riza Chalid yang dikenal punya kedekatan erat dengan Jokowi.

"Terlihat nyata hukum lambat untuk menyikapinya (keterlibatan Jokowi dalam kasus itu)," ujar Hari saat dihubungi Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Rabu, 16 Juli 2025.

Dia menduga, Riza Chalid yang masih buron hingga saat ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), punya korelasi dengan penguasaan Jokowi terhadap jejaring politik.

"Dengan Kejagung langsung melakukan penetapan Riza Chalid sebagai tersangka, akan banyak nama-nama pejabat yang terseret, karena mendapat upeti dari Riza Chalid," tuturnya.

Di samping itu, Hari juga memandang lembaga penegak hukum juga terbilang mandul dalam memproses mantan pejabat kelas atas, termasuk Jokowi dan keluarga.

"Seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sendiri, tidak mau mengeksekusi KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) Jokowi dan keluarga," sambungnya menegaskan.

Kendati begitu, Hari mendorong agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bisa mempraktikan asas hukum yang adil, bahwa setiap orang tanpa kecuali sama kedudukannya di mata hukum.

Sehingga menurutnya, jika prinsip penegakan hukum itu dapat dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo, maka bukan tidak mungkin akan menorehkan tinta emas yang menjadi sejarah baru bagi kepemimpinan negara.

"Harus ada sejarah dalam republik ini Presiden yang dihukum karena kasus KKN," demikian Hari menambahkan.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

MTI: Saatnya Pilih Pemimpin karena Kualitas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 02:29

Korupsi Kredit Perbankan Rp629,8 Miliar Proyek Apartemen Bekasi Diusut

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 02:18

Ketika Hukum Konstitusi Berhadapan dengan Realitas Pertahanan Negara

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 02:01

Kesaktian Nusron Terbukti Lagi, KPK Dibuat Tak Bergigi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 01:48

Masjid Apung An-Nur di Ancol jadi Landmark Baru di Pesisir Jakarta

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 01:20

Prabowo Pimpin Rapat Kabinet di Istana Bogor

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 01:07

KPK Jangan Gertak Sambal: Segera Jemput Paksa Nusron!

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 00:35

Melampaui Efisiensi, Menemukan Peluang Baru

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 00:20

5 Jurnalis Hilang di Krakatau Dianugerahi Penghargaan Kemanusiaan

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 00:02

Investor Jangan Gampang Panik soal Ancaman MSCI

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:45

Selengkapnya