Berita

Presiden ke-7 Joko Widodo/Net

Politik

Penegakan Hukum ke Jokowi Bisa Jadi Sejarah Emas

RABU, 16 JULI 2025 | 11:32 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Penegakan hukum terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo, jika dilakukan serius dapat menorehkan sejarah emas bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto memandang, kecenderungan penegakan hukum tumpukan ke atas karena perihal politik masih sangat kental.

Apalagi, dia mengamati sejumlah kasus yang menyangkut Jokowi berkaitan langsung dengan individu yang disinyalir punya beking kuat baik secara politik maupun ekonomi.


Misalnya, Hari menjelaskan soal kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS, yang mentersangkakan Saudagar Minyak Riza Chalid yang dikenal punya kedekatan erat dengan Jokowi.

"Terlihat nyata hukum lambat untuk menyikapinya (keterlibatan Jokowi dalam kasus itu)," ujar Hari saat dihubungi Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Rabu, 16 Juli 2025.

Dia menduga, Riza Chalid yang masih buron hingga saat ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), punya korelasi dengan penguasaan Jokowi terhadap jejaring politik.

"Dengan Kejagung langsung melakukan penetapan Riza Chalid sebagai tersangka, akan banyak nama-nama pejabat yang terseret, karena mendapat upeti dari Riza Chalid," tuturnya.

Di samping itu, Hari juga memandang lembaga penegak hukum juga terbilang mandul dalam memproses mantan pejabat kelas atas, termasuk Jokowi dan keluarga.

"Seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sendiri, tidak mau mengeksekusi KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) Jokowi dan keluarga," sambungnya menegaskan.

Kendati begitu, Hari mendorong agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bisa mempraktikan asas hukum yang adil, bahwa setiap orang tanpa kecuali sama kedudukannya di mata hukum.

Sehingga menurutnya, jika prinsip penegakan hukum itu dapat dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo, maka bukan tidak mungkin akan menorehkan tinta emas yang menjadi sejarah baru bagi kepemimpinan negara.

"Harus ada sejarah dalam republik ini Presiden yang dihukum karena kasus KKN," demikian Hari menambahkan.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

KPK Usut Pemberian Rp3 Miliar dari Satori ke Rajiv Nasdem

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:08

Rasio Polisi dan Masyarakat Tahun 2025 1:606

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:02

Tilang Elektronik Efektif Tekan Pelanggaran dan Pungli Sepanjang 2025

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:58

Pimpinan DPR Bakal Bergantian Ngantor di Aceh Kawal Pemulihan

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:47

Menag dan Menko PMK Soroti Peran Strategis Pendidikan Islam

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:45

Jubir KPK: Tambang Dikelola Swasta Tak Masuk Lingkup Keuangan Negara

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:37

Posko Kesehatan BNI Hadir Mendukung Pemulihan Warga Terdampak Banjir Bandang Aceh

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:32

Berikut Kesimpulan Rakor Pemulihan Pascabencana DPR dan Pemerintah

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:27

SP3 Korupsi IUP Nikel di Konawe Utara Diterbitkan di Era Nawawi Pomolango

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:10

Trump ancam Hamas dan Iran usai Bertemu Netanyahu

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:04

Selengkapnya