Berita

Presiden ke-7 Joko Widodo/Net

Politik

Penegakan Hukum ke Jokowi Bisa Jadi Sejarah Emas

RABU, 16 JULI 2025 | 11:32 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Penegakan hukum terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo, jika dilakukan serius dapat menorehkan sejarah emas bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto memandang, kecenderungan penegakan hukum tumpukan ke atas karena perihal politik masih sangat kental.

Apalagi, dia mengamati sejumlah kasus yang menyangkut Jokowi berkaitan langsung dengan individu yang disinyalir punya beking kuat baik secara politik maupun ekonomi.


Misalnya, Hari menjelaskan soal kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS, yang mentersangkakan Saudagar Minyak Riza Chalid yang dikenal punya kedekatan erat dengan Jokowi.

"Terlihat nyata hukum lambat untuk menyikapinya (keterlibatan Jokowi dalam kasus itu)," ujar Hari saat dihubungi Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Rabu, 16 Juli 2025.

Dia menduga, Riza Chalid yang masih buron hingga saat ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), punya korelasi dengan penguasaan Jokowi terhadap jejaring politik.

"Dengan Kejagung langsung melakukan penetapan Riza Chalid sebagai tersangka, akan banyak nama-nama pejabat yang terseret, karena mendapat upeti dari Riza Chalid," tuturnya.

Di samping itu, Hari juga memandang lembaga penegak hukum juga terbilang mandul dalam memproses mantan pejabat kelas atas, termasuk Jokowi dan keluarga.

"Seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sendiri, tidak mau mengeksekusi KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) Jokowi dan keluarga," sambungnya menegaskan.

Kendati begitu, Hari mendorong agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bisa mempraktikan asas hukum yang adil, bahwa setiap orang tanpa kecuali sama kedudukannya di mata hukum.

Sehingga menurutnya, jika prinsip penegakan hukum itu dapat dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo, maka bukan tidak mungkin akan menorehkan tinta emas yang menjadi sejarah baru bagi kepemimpinan negara.

"Harus ada sejarah dalam republik ini Presiden yang dihukum karena kasus KKN," demikian Hari menambahkan.

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Rismon Dituding Bohong soal Ijazah Jokowi

Minggu, 15 Maret 2026 | 05:04

UPDATE

Bahaya Framing, Publik Jangan Mudah Diadu Domba di Kasus Andrie Yunus

Selasa, 24 Maret 2026 | 19:36

Memahami Trust: Energi yang Hilang

Selasa, 24 Maret 2026 | 19:22

Kapolri Imbau Masyarakat Manfaatkan WFA Jelang Puncak Arus Balik Mudik

Selasa, 24 Maret 2026 | 19:19

Penjualan Tiket KA Jarak Jauh Tembus 101 Persen Saat Libur Lebaran

Selasa, 24 Maret 2026 | 18:45

Polri: Arus Balik Mudik ke Jakarta Meningkat hingga 73 Persen

Selasa, 24 Maret 2026 | 18:29

Badko HMI Jabar Diteror Usai Bahas Aktor Intelektual Kasus Andrie Yunus

Selasa, 24 Maret 2026 | 17:51

Hari ke-12 Operasi Ketupat: Jumlah Kecelakaan 198, Meninggal 18

Selasa, 24 Maret 2026 | 17:01

Mengapa Harga iPhone 15 Tiba-Tiba Melambung Naik Jutaan Rupiah?

Selasa, 24 Maret 2026 | 16:46

Kembali ke KPK, Yaqut: Alhamdulillah Bisa Sungkem

Selasa, 24 Maret 2026 | 16:28

Apa Itu Post Holiday Syndrome Usai Lebaran 2026? Ini Penyebab dan Cara Mengatasinya

Selasa, 24 Maret 2026 | 16:18

Selengkapnya