Berita

Presiden ke-7 Joko Widodo/Net

Politik

Penegakan Hukum ke Jokowi Bisa Jadi Sejarah Emas

RABU, 16 JULI 2025 | 11:32 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Penegakan hukum terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo, jika dilakukan serius dapat menorehkan sejarah emas bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto memandang, kecenderungan penegakan hukum tumpukan ke atas karena perihal politik masih sangat kental.

Apalagi, dia mengamati sejumlah kasus yang menyangkut Jokowi berkaitan langsung dengan individu yang disinyalir punya beking kuat baik secara politik maupun ekonomi.


Misalnya, Hari menjelaskan soal kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS, yang mentersangkakan Saudagar Minyak Riza Chalid yang dikenal punya kedekatan erat dengan Jokowi.

"Terlihat nyata hukum lambat untuk menyikapinya (keterlibatan Jokowi dalam kasus itu)," ujar Hari saat dihubungi Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Rabu, 16 Juli 2025.

Dia menduga, Riza Chalid yang masih buron hingga saat ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), punya korelasi dengan penguasaan Jokowi terhadap jejaring politik.

"Dengan Kejagung langsung melakukan penetapan Riza Chalid sebagai tersangka, akan banyak nama-nama pejabat yang terseret, karena mendapat upeti dari Riza Chalid," tuturnya.

Di samping itu, Hari juga memandang lembaga penegak hukum juga terbilang mandul dalam memproses mantan pejabat kelas atas, termasuk Jokowi dan keluarga.

"Seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sendiri, tidak mau mengeksekusi KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) Jokowi dan keluarga," sambungnya menegaskan.

Kendati begitu, Hari mendorong agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bisa mempraktikan asas hukum yang adil, bahwa setiap orang tanpa kecuali sama kedudukannya di mata hukum.

Sehingga menurutnya, jika prinsip penegakan hukum itu dapat dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo, maka bukan tidak mungkin akan menorehkan tinta emas yang menjadi sejarah baru bagi kepemimpinan negara.

"Harus ada sejarah dalam republik ini Presiden yang dihukum karena kasus KKN," demikian Hari menambahkan.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Sita Aset Rp22 Miliar Milik Anwar Sadad, Mulai Rumah hingga SPBE

Rabu, 22 Juli 2026 | 20:42

UPDATE

Pencalonan Kaesang di Solo Raya Sinyal Perang Terbuka PSI vs PDIP

Senin, 27 Juli 2026 | 10:23

Araghchi Ancam Balas Serangan Ukraina ke Kapal Dagang Iran

Senin, 27 Juli 2026 | 10:23

Istana Tegaskan Mundurnya Perry Warjiyo Murni Keputusan Pribadi

Senin, 27 Juli 2026 | 10:13

Kejaksaan Harus Jawab Klaim Kriminalisasi Febrie dengan Bukti

Senin, 27 Juli 2026 | 10:04

KPK Dalami Aliran Dana yang Diduga Disiapkan Bupati Kuansing untuk Raja Juli

Senin, 27 Juli 2026 | 09:57

Penyaluran Bansos Lewat Kopdes Perlu SOP yang Ketat

Senin, 27 Juli 2026 | 09:51

IHSG Merah, Rupiah Ambruk ke Rp17.976 per Dolar AS Usai Gubernur BI Mundur

Senin, 27 Juli 2026 | 09:47

Kasatnarkoba Polres Tangsel Ditangkap Bareskrim

Senin, 27 Juli 2026 | 09:37

Pengamat: Sulit bagi Kaesang dan PSI Kuasai Solo Raya

Senin, 27 Juli 2026 | 09:34

Perjalanan Karier dan Rekam Jejak Perry Warjiyo di Kepemimpinan Bank Indonesia

Senin, 27 Juli 2026 | 09:25

Selengkapnya