Berita

Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) DKI Jakarta melakukan audensi dengan Komisi A DPRD DKI Jakarta/Ist

Nusantara

Inggard Joshua:

FPK Berperan Strategis Jaga Stabilitas Sosial di Jakarta

SELASA, 15 JULI 2025 | 17:55 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) DKI Jakarta memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial di tengah keberagaman Jakarta.

Demikian dikatakan Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta saat menerima audiensi FPK DKI Jakarta di Gedung Parlemen Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa 15 Juli 2025.

"Saya sangat menyambut baik keberadaan FPK yang sudah berdiri sejak tahun 2013 sebagaimana diatur dalam Permendagri. Kami di Komisi A sudah hampir 22 tahun menjalankan tugas, namun baru minggu lalu kami bertemu dengan Ketua dan Wakil Ketua FPK," kata Inggard.


Inggard menilai keberadaan FPK sangat bagus dan bermanfaat, terutama dalam menangani isu-isu sosial, khususnya yang berkaitan dengan potensi konflik etnis dan permasalahan tawuran di Jakarta.

"Pemerintah daerah harus mendukung keberadaan forum ini secara maksimal, tentu dengan mengacu pada peraturan yang berlaku," kata Inggard.

Sementara itu, Wakil Ketua FPK DKI Jakarta, Budi Siswanto menambahkan, FPK membutuhkan dukungan nyata dari pemerintah daerah, baik dari sisi anggaran operasional, sekretariat, hingga tunjangan untuk para anggota forum.

"Kami berharap Komisi A bisa membantu mendorong perhatian lebih kepada FPK. Saat ini banyak hal yang masih terbatas, mulai dari kebutuhan sekretariat hingga penganggaran untuk mendukung kegiatan forum," kata Budi.

Budi memaparkan, dengan adanya dukungan dari DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, FPK optimistis bisa menjalankan fungsinya lebih optimal sebagai garda terdepan dalam menjaga persatuan dan keharmonisan masyarakat Jakarta yang sangat heterogen.

"Dalam keanggotaan FPK saat ini, hampir semua suku yang ada di Jakarta menjadi pengurus. Kami berharap peran DPRD DKI Jakarta, terutama Komisi A bisa menjadikan FPK sebagai salah satu wadah pemersatu bangsa," pungkas Budi.

Forum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2013 ini telah aktif menjembatani hubungan antarkelompok etnis untuk menciptakan kondusivitas dan menghindari potensi konflik horizontal di Jakarta.



Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Manusia Nusantara dan Karakteristiknya

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:59

Diduga Terlibat Korupsi, Wali Kota Pematangsiantar Dilaporkan ke KPK

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:40

Telkom Bidik Peluang AI di Berbagai Sektor Industri Lewat Alcosystem

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:20

Bahlil: Bagi Golkar, Kosgoro ‘Seng Ada Lawan’

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:57

Film Pesta Babi Dianggap jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:33

Banyak Orang Cemas dengan Ekonomi Indonesia, Chatib Basri jadi Solusi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:15

Membongkar Jaringan Korupsi Terstruktur Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:55

Penangkapan 320 WNA Jaringan Judol jadi Kado Manis Hari Bhayangkara

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:30

Kasus Silmy Karim Harus jadi Momentum Reformasi Total Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:10

Purbaya Bantah Isu Mundur dari Menkeu: Saya Lebih Suka Maju!

Sabtu, 06 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya