Berita

Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) DKI Jakarta melakukan audensi dengan Komisi A DPRD DKI Jakarta/Ist

Nusantara

Inggard Joshua:

FPK Berperan Strategis Jaga Stabilitas Sosial di Jakarta

SELASA, 15 JULI 2025 | 17:55 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) DKI Jakarta memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial di tengah keberagaman Jakarta.

Demikian dikatakan Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta saat menerima audiensi FPK DKI Jakarta di Gedung Parlemen Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa 15 Juli 2025.

"Saya sangat menyambut baik keberadaan FPK yang sudah berdiri sejak tahun 2013 sebagaimana diatur dalam Permendagri. Kami di Komisi A sudah hampir 22 tahun menjalankan tugas, namun baru minggu lalu kami bertemu dengan Ketua dan Wakil Ketua FPK," kata Inggard.


Inggard menilai keberadaan FPK sangat bagus dan bermanfaat, terutama dalam menangani isu-isu sosial, khususnya yang berkaitan dengan potensi konflik etnis dan permasalahan tawuran di Jakarta.

"Pemerintah daerah harus mendukung keberadaan forum ini secara maksimal, tentu dengan mengacu pada peraturan yang berlaku," kata Inggard.

Sementara itu, Wakil Ketua FPK DKI Jakarta, Budi Siswanto menambahkan, FPK membutuhkan dukungan nyata dari pemerintah daerah, baik dari sisi anggaran operasional, sekretariat, hingga tunjangan untuk para anggota forum.

"Kami berharap Komisi A bisa membantu mendorong perhatian lebih kepada FPK. Saat ini banyak hal yang masih terbatas, mulai dari kebutuhan sekretariat hingga penganggaran untuk mendukung kegiatan forum," kata Budi.

Budi memaparkan, dengan adanya dukungan dari DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, FPK optimistis bisa menjalankan fungsinya lebih optimal sebagai garda terdepan dalam menjaga persatuan dan keharmonisan masyarakat Jakarta yang sangat heterogen.

"Dalam keanggotaan FPK saat ini, hampir semua suku yang ada di Jakarta menjadi pengurus. Kami berharap peran DPRD DKI Jakarta, terutama Komisi A bisa menjadikan FPK sebagai salah satu wadah pemersatu bangsa," pungkas Budi.

Forum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2013 ini telah aktif menjembatani hubungan antarkelompok etnis untuk menciptakan kondusivitas dan menghindari potensi konflik horizontal di Jakarta.



Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

UPDATE

Hubungan Industrial Harmonis Fondasi Penting Tingkatkan Kinerja Pelindo

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:45

Kemhan Renovasi Sekretariat LVRI dan Bedah Rumah Veteran di 19 Provinsi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:22

Seribu Lebih Ponpes Kini Bisa Kelola Dapur MBG

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:45

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Polisi Tangkap Dua Orang Penghasut di Medsos terkait Pernyataan Prabowo soal Nuklir Iran

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:08

Pengusaha Nasional Didorong jadi Pilar Kedaulatan Ekonomi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:55

IDCPC sebagai Instrumen Soft Power Diplomacy China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:35

Rencana Purbaya Kuasai Saham Whoosh Sudah Sampai ke Pemerintah China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:15

BGN Bidik Percepatan Pembangunan SPPG di Wilayah 3T

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:54

Perbankan Harus Beri Karpet Merah UMKM agar Naik Kelas

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:28

Selengkapnya