PM Thailand, Paetongtarn Shinawatra/Net
Perdana Menteri Thailand yang tengah diskors, Paetongtarn Shinawatra, menghadapi tekanan politik yang semakin besar setelah Komisi Anti-Korupsi Nasional (NACC) membuka penyelidikan terhadapnya atas dugaan pelanggaran etika serius.
Penyelidikan ini menyusul bocornya panggilan telepon kontroversial dengan mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, yang memicu kemarahan publik dan tekanan politik di dalam negeri.
“Komisi telah membentuk panel investigasi. Tidak ada kerangka waktu,” kata seorang pejabat NACC dengan syarat anonim karena tidak berwenang memberikan pernyataan resmi, seperti dimuat Reuters pada Selasa, 14 Juli 2025.
Penyelidikan ini menjadi pukulan telak bagi Paetongtarn, perdana menteri termuda Thailand dalam sejarah modern, yang baru menjabat selama 10 bulan sebelum diskors oleh Mahkamah Konstitusi awal bulan ini.
Skandal bermula dari rekaman panggilan telepon tertanggal 15 Juni, di mana Paetongtarn tampak bersikap tunduk kepada Hun Sen dan mengkritik seorang jenderal militer Thailand.
Tindakan itu dianggap melemahkan integritas dan kedaulatan nasional, terlebih saat hubungan bilateral Thailand-Kamboja tengah memanas karena sengketa perbatasan.
Pernyataan kontroversial tersebut memicu aksi protes dan seruan pengunduran diri dari berbagai kalangan. Tekanan politik semakin besar setelah partainya keluar dari koalisi pemerintahan, menyebabkan pemerintahannya kehilangan dukungan mayoritas yang stabil.
Keluhan resmi diajukan oleh 36 senator, yang juga menyerahkan petisi ke Mahkamah Konstitusi untuk mengadili Paetongtarn atas dugaan pelanggaran standar etika dan penyalahgunaan kekuasaan.
Sebagai tanggapan, Mahkamah memutuskan untuk menangguhkan sementara tugasnya hingga keputusan final dijatuhkan.
Di tengah krisis ini, Sekretaris Jenderal NACC, Sarote Phuengrampan, mengaku tidak mengetahui secara langsung keputusan komisioner terkait dimulainya penyelidikan.
Namun sejumlah media lokal pada hari Senin, 14 Juli 2025 melaporkan bahwa penyelidikan telah disetujui dan mulai dilakukan.
Dalam pernyataan publik sebelumnya, Paetongtarn menyampaikan permintaan maaf atas isi panggilan tersebut, seraya membela diri bahwa ia berupaya meredakan ketegangan dan mencari solusi damai terkait eskalasi militer dengan Kamboja di wilayah perbatasan.
“Sebagai pemimpin, saya bertanggung jawab mencari cara untuk mencegah konflik terbuka yang bisa merugikan rakyat kedua negara,” ujar Paetongtarn dalam sebuah konferensi pers setelah skandal itu mencuat.
Kisruh ini kembali menyoroti dinamika politik Thailand yang sarat ketegangan antara keluarga Shinawatra, dinasti politik yang mendominasi pemilu dalam dua dekade terakhir, dan elite konservatif yang didukung militer.
Rivalitas ini telah menyebabkan dua kudeta militer dan pembubaran beberapa partai politik melalui jalur hukum.
