Berita

Pimpinan Komisi III DPR RI saat konferensi pers mengenai update RUU KUHAP/RMOL

Politik

Ketua Komisi III: Draf RUU KUHAP Masih Bisa Berubah Sebelum Paripurna

SENIN, 14 JULI 2025 | 18:41 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi III DPR masih membuka ruang untuk perubahan isi draf RUU KUHAP sebelum dibawa ke tingkat II atau rapat paripurna. 

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman berujar, masing-masing fraksi di DPR bisa menyampaikan pandangannya. Jika masih ditemukan kekurangan, semua pihak bisa memberikan usulan perbaikan draf hingga disahkan DPR.

"Ketika sudah tingkat pertama atau paripurna bisa langsung setuju semua, bukan begitu. Kita bicara hak konstitusional, bisa jadi ada masukan yang belum sempat masuk (bisa) dimasukkan menjelang paripurna," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 14 Juli 2025. 


Habiburokhman menuturkan, saat ini pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU KUHAP telah diselesaikan rapat panitia kerja (Panja) Komisi III bersama pemerintah. Namun demikian, draf masih diperiksa kembali oleh tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin).

Fungsi kedua tim ini untuk perbaikan redaksional dalam draf. Saat perbaikan redaksional sudah sampai batang tubuh, tinggal bagian penjelasan.

"Timus dan timsin ini sebetulnya fungsinya lebih kepada redaksional. Mana-mana pasal-pasal yang diubah ditertibkan. Yang ada salah tanda baca, paragraf-paragraf dirapikan oleh timus dan timsin," jelasnya.

Setelah timus dan timsin selesai bekerja, anggota Komisi III akan memeriksa kembali draf yang telah diproses. Dalam proses ini, masih terbuka untuk perubahan-perubahan.

"Selesai baru diserahkan dari timus dan timsin ke panja. Di panja lalu dicek lagi apakah masih ada kekurangan dan lain sebagainya yang sudah disepakati. Atau ada substansi baru yang mau dimasukkan lagi," urai politisi Gerindra ini.

Ia mencontohkan, Komisi III baru menerima masukan dari Komnas Perempuan dan LBH Apik. Komisi III memang belum menerima masukan terkait afirmasi kelompok perempuan dalam revisi KUHAP.

"Bisa jadi kalau saya lapor ke fraksi, kawan-kawan juga lapor ke fraksinya masing-masing, akan dimasukkan dari Komnas Perempuan. Nah berarti kan berubah lagi substansinya di panja," ujar Habiburokhman.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya