Berita

Masyarakat sipil melakukan aksi protes menolak RUU KUHAP di Gerbang Pancasila DPR/RMOL

Politik

Masyarakat Sipil Demo Tolak RUU KUHAP di Gerbang Pancasila DPR

SENIN, 14 JULI 2025 | 17:41 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sekelompok masyarakat sipil melakukan aksi protes menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang masih dibahas Komisi III DPR RI.

Pantauan di lokasi, masyarakat sipil melakukan aksi protes RUU KUHAP di depan Gerbang Pancasila, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Senin siang. 14 Juli 2025. 

Mereka membentangkan pamflet yang berisi kritikan hingga payung hitam sebagai bentuk penolakan terhadap RUU KUHAP.


Hari ini Komisi III DPR RI baru saja menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil, di antaranya Komnas Perempuan, LBH Apik, PBB, dan BEM Unes.

Ketua YLBHI Arif Maulana yang ikut dalam aksi tersebut, mengungkapkan bahwa masyarakat sipil menggelar aksi untuk menantang debat sejumlah pihak terkait RUU KUHAP.

"Ada Presiden Prabowo Subianto, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, Menkum Supratman Andi Agtas, Wamenkum Eddy Hiariej," kata Arif saat ditemui di lokasi.

Arif mengakui bahwa pihaknya bersama rekan-rekan diajak ke Komisi III DPR RI untuk berdiskusi terkait RUU KUHAP. Namun, masyarakat sipil menolaknya. 

"Seharusnya mereka yang ke sini," kata dia.



Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

Trump Ancam Kenakan Tarif 25 Persen ke Delapan Negara Eropa

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:48

Arsitektur Hukum Pilkada Sudah Semakin Terlembaga

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:40

Serpihan Badan Pesawat ATR 42-500 Berhasil Ditemukan

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:08

Rekonstruksi Kontrol Yudisial atas Diskresi Penegak Hukum

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:00

KAI Commuter Rekayasa Pola Operasi Imbas Genangan di Kampung Bandan

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:51

Seluruh Sumber Daya Harus Dikerahkan Cari Pesawat ATR yang Hilang Kontak

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:45

Tujuh Kali Menang Pilpres, Museveni Lanjutkan Dominasi Kekuasaan di Uganda

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:20

Belasan RT dan Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:13

Ongkos Pilkada Langsung Tak Sebesar MBG

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:50

Delik Hukum Pandji Tak Perlu Dicari-cari

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:45

Selengkapnya