Berita

Wamenkeu Thomas Djiwandono/RMOL

Politik

Kementerian dan Lembaga Kompak Minta Tambahan Anggaran, Ini Kata Wamenkeu

SENIN, 14 JULI 2025 | 16:03 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sejumlah kementerian dan lembaga negara mengajukan permintaan tambahan anggaran untuk tahun anggaran 2026, dengan alasan meningkatnya kebutuhan dan naiknya harga-harga.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono mengaku akan segera menindaklanjuti permintaan kenaikan anggaran sejumlah kementerian dan lembaga tersebut.

“Belum, kita tunggu nanti,” kata Thomas di Gedung Nusantara I, Komplek DPR RI, Senayan, Senin 14 Juli 2025.


Soal Kemenkeu bakal membuka keran penambahan anggaran seluruh kementerian dan Lembaga, Thomas belum memberi jawaban pasti.

“Tunggu nanti,” demikian.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan tambahan anggaran untuk 2026, dari pagu indikatif yang direncanakan. Namun, besarannya masih jauh lebih rendah dari total anggaran pada 2025 yang sebesar Rp53,19 triliun. 

Selain Kemenkeu yang meminta tambahan anggaran, Kementerian Pertanian (Kementan) pun meminta tambahan anggaran. Dalam pagu indikatif awal anggaran yang diterima Kementan pada 2026 sebesar Rp13,75 triliun. Kemudian, usulan tambahan anggaran tersebut menjadi Rp44,6 triliun.

Penambahan anggaran juga diajukan Kementerian Pertahanan (Kemnhan) untuk tahun 2026. Dalam rapat bersama Komisi I DPR, Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin meminta tambahan anggaran Rp184 triliun.

Polri mengusulkan penambahan anggaran Rp63,7 triliun untuk rencana kinerja di tahun 2026. Penambahan anggaran dialokasikan untuk kebutuhan belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) juga meminta tambahan anggaran sebesar Rp5.821.607.670.000,00 lantaran pagu indikatif yang berikan sebesar Rp9.896.588.491.000,00 masih kurang cukup untuk membiayai sejumlah anggaran.



Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Seriuskah Kemdiktisaintek Menjaga Mutu Pendidikan Tinggi

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:22

Anggota Dewan Etik Golkar Diduga Terlibat Dugaan Penipuan Miliaran

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:11

Membangun Kemandirian Energi Desa Melalui Penguatan Kapasitas Local Hero

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:05

Pertamina Perkuat Kemitraan Strategis Lewat SRM Summit 2026

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:31

Kerja Sama KSPSI-UT Perluas Kesempatan Pekerja Raih Pendidikan Tinggi

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:17

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PTPN IV PalmCo Fasilitasi APRC 2026, Perputaran Ekonomi Masyarakat Meningkat

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:58

Isu Wamenhan Baru Jangan Terjebak Kepentingan Bisnis dan Korporasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:55

Paroki Kraksaan Menanti Kejelasan

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:32

Pramono-Erick Thohir Godok Persiapan FIFA ASEAN Cup di Jakarta

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:24

Selengkapnya