Berita

Wamenkeu Thomas Djiwandono/RMOL

Politik

Kementerian dan Lembaga Kompak Minta Tambahan Anggaran, Ini Kata Wamenkeu

SENIN, 14 JULI 2025 | 16:03 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sejumlah kementerian dan lembaga negara mengajukan permintaan tambahan anggaran untuk tahun anggaran 2026, dengan alasan meningkatnya kebutuhan dan naiknya harga-harga.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono mengaku akan segera menindaklanjuti permintaan kenaikan anggaran sejumlah kementerian dan lembaga tersebut.

“Belum, kita tunggu nanti,” kata Thomas di Gedung Nusantara I, Komplek DPR RI, Senayan, Senin 14 Juli 2025.


Soal Kemenkeu bakal membuka keran penambahan anggaran seluruh kementerian dan Lembaga, Thomas belum memberi jawaban pasti.

“Tunggu nanti,” demikian.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan tambahan anggaran untuk 2026, dari pagu indikatif yang direncanakan. Namun, besarannya masih jauh lebih rendah dari total anggaran pada 2025 yang sebesar Rp53,19 triliun. 

Selain Kemenkeu yang meminta tambahan anggaran, Kementerian Pertanian (Kementan) pun meminta tambahan anggaran. Dalam pagu indikatif awal anggaran yang diterima Kementan pada 2026 sebesar Rp13,75 triliun. Kemudian, usulan tambahan anggaran tersebut menjadi Rp44,6 triliun.

Penambahan anggaran juga diajukan Kementerian Pertahanan (Kemnhan) untuk tahun 2026. Dalam rapat bersama Komisi I DPR, Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin meminta tambahan anggaran Rp184 triliun.

Polri mengusulkan penambahan anggaran Rp63,7 triliun untuk rencana kinerja di tahun 2026. Penambahan anggaran dialokasikan untuk kebutuhan belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) juga meminta tambahan anggaran sebesar Rp5.821.607.670.000,00 lantaran pagu indikatif yang berikan sebesar Rp9.896.588.491.000,00 masih kurang cukup untuk membiayai sejumlah anggaran.



Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya