Pemerintah Diminta Evaluasi Proyek Rumah Subsidi

Kebijakan pemerintah yang tetap gencar membangun rumah bersubsidi meskipun sejumlah evaluasi menunjukkan tingginya angka rumah subsidi yang tidak dihuni dikritik Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Prof. Rhenald Kasali.

Menurutnya, temuan dari kementerian bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada periode pemerintahan sebelumnya mencatat 60 hingga 80 persen kawasan rumah subsidi justru kosong. Meski demikian, pemerintah saat ini tetap bersemangat membangun jutaan rumah subsidi.

"Setelah sebelumnya berpikir untuk membuat rumah yang semakin banyak, asal bisa dikecilkan, lalu kemudian timbul kritik keras dari masyarakat dan kemudian pemerintah membatalkan rencana itu, maka hari ini kita menyaksikan pemerintah tetap ingin membangun rumah bersubsidi," katanya seperti dikutip redaksi melalui kanal YouTube miliknya, Senin, 14 Juli 2025.

Ia menyoroti adanya ketidaksesuaian antara ketersediaan dan kebutuhan masyarakat. Meski kebutuhan akan tempat tinggal diakui tinggi, khususnya bagi kaum urban dan anak muda, lokasi rumah subsidi yang jauh dari pusat kegiatan ekonomi menjadi kendala besar.

"Anak muda butuh tempat tinggal dekat kantor, sedangkan rumah subsidi lokasinya jauh dan melelahkan. Tidak heran mereka lebih memilih menyewa," tambahnya.

Hasil studi yang dikutip Rhenald menyebutkan bahwa 49 persen generasi Z dan milenial memilih tidak membeli rumah karena harga yang tidak terjangkau. Sementara itu, sekitar 70 persen generasi senior menyatakan lebih memilih tinggal di rumah sewa.

Lebih lanjut, Rhenald memperingatkan jika perbankan membiayai proyek yang tidak tepat sasaran, efeknya bisa ke pengangguran dan ekspansi sektor informal, lalu berujung pada kredit macet.

Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya berpikir dari sisi penyediaan (supply side), tetapi juga harus mempertimbangkan sisi permintaan (demand side) dengan memperhatikan budaya, kebiasaan, dan perubahan sosial masyarakat.

"Rumah bukan hanya tempat tidur, tetapi tempat masyarakat beraktivitas. Jika tidak tepat, bisa berdampak pada kesehatan mental," tegas Rhenald.

Ia mengingatkan bahwa pembangunan rumah perlu dievaluasi secara menyeluruh agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan tidak menimbulkan persoalan jangka panjang.