Berita

Ilustrasi Pencari Kerja/Ist

Politik

Rakyat Sulit Cari Kerja, Pejabat Malah Rangkap Jabatan

MINGGU, 13 JULI 2025 | 10:38 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pengamat politik Adi Prayitno menyoroti kegelisahan publik terkait kondisi ketenagakerjaan di Indonesia yang dinilai semakin sulit. 

Melalui kanal YouTube pribadinya, Direktur Parameter Politik Indonesia itu menyampaikan bahwa persoalan lapangan kerja saat ini memicu perdebatan tajam di tengah masyarakat.

"Sebagian menganggap mencari pekerjaan hari ini sangat sulit, karena gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terjadi di banyak sektor. Tapi ada juga yang membantah, menyebut bahwa lapangan kerja justru sudah tersedia luas," ujar Adi seperti dikutip redaksi, Minggu, 13 Juli 2025.


Ia menyinggung pernyataan seorang menteri beberapa waktu lalu yang menyarankan masyarakat untuk bekerja di luar negeri sebagai solusi mengurangi angka pengangguran di dalam negeri. 

Saran tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa persoalan ketenagakerjaan belum benar-benar tertangani secara sistemik di dalam negeri.

Di sisi lain, beberapa pejabat pemerintah menyatakan bahwa dalam kurun waktu satu tahun terakhir telah tercipta 3,6 juta lapangan kerja baru. Namun, Adi menyebut masih banyak publik yang mempertanyakan di mana letak sebenarnya lapangan kerja tersebut.

"Orang bertanya-tanya di mana tuh lapangan pekerjaan yang dibuka? Faktanya apa hari ini tidak terkonfirmasi,"  jelasnya.

Yang lebih ironis, menurut Adi, adalah kenyataan bahwa di tengah kesulitan masyarakat mencari pekerjaan, terdapat segelintir orang yang justru  merangkap jabatan dengan mudah. 

Analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu mencontohkan adanya pejabat yang merangkap sebagai wakil menteri sekaligus komisaris di BUMN maupun perusahaan lain.

"Mana yang disebut cari pekerjaan sulit? buktinya gampang bagi orang-orang tertentu untuk dapatkan pekerjaan dengan mudah, dapat posisi dengan nyaman dan gaji di atas rata-rata," seloroh Adi Prayitno.


Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS Elbrigde Colby, Bahas Apa?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:22

Aksi Kocak dan Absurd dalam Film Kung Fu Soccer

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:18

KPK Panggil Pejabat Hingga Pegawai Pemkab Langkat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:05

Polri Klarifikasi Rutan Bareskrim Disebut jadi Sarang Narkoba

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:01

Legislator Nasdem Minta Negara Kasih Insentif ke Ibu Rumah Tangga

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:56

KPK Panggil Direktur Bank DBS Indonesia di Kasus TPPU Andhi Pramono

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:46

Lawyer Sebut Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Sarat Kriminalisasi

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:29

UOB Geser Strategi, Fokus Garap Emerging Affluent dan Kebutuhan Nasabah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:26

Golkar Dukung Wakil Kepala Daerah Tak Dipilih Lewat Pilkada

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:22

24 Persen Penduduk Sumbang 56 Persen Konsumsi, Ekonom Soroti Kelas Menengah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya