Berita

Ilustrasi Pencari Kerja/Ist

Politik

Rakyat Sulit Cari Kerja, Pejabat Malah Rangkap Jabatan

MINGGU, 13 JULI 2025 | 10:38 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pengamat politik Adi Prayitno menyoroti kegelisahan publik terkait kondisi ketenagakerjaan di Indonesia yang dinilai semakin sulit. 

Melalui kanal YouTube pribadinya, Direktur Parameter Politik Indonesia itu menyampaikan bahwa persoalan lapangan kerja saat ini memicu perdebatan tajam di tengah masyarakat.

"Sebagian menganggap mencari pekerjaan hari ini sangat sulit, karena gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terjadi di banyak sektor. Tapi ada juga yang membantah, menyebut bahwa lapangan kerja justru sudah tersedia luas," ujar Adi seperti dikutip redaksi, Minggu, 13 Juli 2025.


Ia menyinggung pernyataan seorang menteri beberapa waktu lalu yang menyarankan masyarakat untuk bekerja di luar negeri sebagai solusi mengurangi angka pengangguran di dalam negeri. 

Saran tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa persoalan ketenagakerjaan belum benar-benar tertangani secara sistemik di dalam negeri.

Di sisi lain, beberapa pejabat pemerintah menyatakan bahwa dalam kurun waktu satu tahun terakhir telah tercipta 3,6 juta lapangan kerja baru. Namun, Adi menyebut masih banyak publik yang mempertanyakan di mana letak sebenarnya lapangan kerja tersebut.

"Orang bertanya-tanya di mana tuh lapangan pekerjaan yang dibuka? Faktanya apa hari ini tidak terkonfirmasi,"  jelasnya.

Yang lebih ironis, menurut Adi, adalah kenyataan bahwa di tengah kesulitan masyarakat mencari pekerjaan, terdapat segelintir orang yang justru  merangkap jabatan dengan mudah. 

Analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu mencontohkan adanya pejabat yang merangkap sebagai wakil menteri sekaligus komisaris di BUMN maupun perusahaan lain.

"Mana yang disebut cari pekerjaan sulit? buktinya gampang bagi orang-orang tertentu untuk dapatkan pekerjaan dengan mudah, dapat posisi dengan nyaman dan gaji di atas rata-rata," seloroh Adi Prayitno.


Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya