DPR Berharap Realisasi SD-SMP Gratis Tuntas di 2027-2028

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait wajib belajar gratis SD dan SMP swasta akan berlaku mulai 2026. Sebab, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah mengajukan anggaran untuk mengimplementasikan putusan tersebut. 

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian kepada wartawan di Lombok, NTB, Sabtu, 12 Juli 2025. 

“Mendikdasmen sepakat juga menganggarkan di tahun 2026," kata Lalu.

Namun begitu, politikus PKB itu menyebut program tersebut akan diberlakukan secara bertahap hanya untuk beberapa sekolah. Nantinya, daftar sekolah dan persebaran wilayah, termasuk indikator yang akan dikaji dan diputuskan Kemendikdasmen. 

Lalu mengatakan Komisi X akan meminta data itu dalam rapat dengan lanjutan pada Rabu, 16 Juli 2025 mendatang.

“2026 kita targetkan memang untuk dilaksanakan. Nah itu yang nanti sekolah mana saja, daerah mana saja itu akan kita tahu nanti hari Rabu. Bertahap, karena menyesuaikan kondisi keuangan negara,” jelasnya.

Menurut Lalu, pelaksanaan putusan MK terkait sekolah gratis hingga 9 tahun membutuhkan anggaran sekitar Rp181 triliun. Dia memperkirakan program itu akan diberlakukan secara total di semua wilayah pada 2027-2028. 

"Ya mudah-mudahan 2027-2028 sudah bisa tuntas realisasinya," tandas dia.