Klausul Impunitas Advokat Tidak Tepat Masuk RUU KUHAP

Klausul mengenai impunitas atau perlindungan hukum terhadap advokat dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dinilai tidak tepat secara yuridis.

Dalam Pasal 140 ayat (2) dalam RUU KUHAP mengatur bahwa “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar persidangan”.

Menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak, meskipun advokat memang berhak atas perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya, pengaturan impunitas tersebut seharusnya tidak dicantumkan dalam KUHAP, yang merupakan hukum pidana formil.

“KUHAP adalah hukum acara pidana yang hanya mengatur tata cara penegakan hukum pidana materiil, mulai dari penyelidikan hingga putusan. Bukan tempat untuk mencantumkan perlindungan profesi,” ujar Tanak kepada wartawan, Sabtu, 12 Juli 2025. 

Tanak mengurai, perlindungan atau impunitas bagi profesi penegak hukum sebaiknya diatur dalam undang-undang sektoral masing-masing. 

Sebagai contoh, impunitas jaksa diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan, bukan dalam KUHAP.

“Jika advokat menghendaki impunitas atau perlindungan hukum, hal itu seharusnya diatur dalam Undang-Undang tentang Advokat, seperti halnya perlindungan jaksa diatur dalam UU Kejaksaan,” jelas Tanak.

Tanak pun berharap para pembuat undang-undang dapat mempertimbangkan ulang substansi pasal tersebut agar tidak terjadi kekeliruan dalam penempatan norma hukum dalam sistem perundang-undangan nasional.

“Bkan dengan cara mencantumkan dalam Hukum Acara Pidana (Hukum Pidana Formil) seperti yang diatur dalam Pasal 140 ayat 2 RUU KUHAP,” tandasnya.