Komisi X Ingatkan Penulisan Ulang Sejarah Tak Boleh Disusupi Kepentingan Tertentu

Komisi X DPR mendukung rencana pemerintah untuk melakukan uji publik terhadap proyek penulisan ulang sejarah di bawah Kementerian Kebudayaan yang dijadwalkan pada 20 Juli 2025 mendatang. 

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengatakan pihaknya akan terlibat dalam uji publik lewat tim supervisi bersama Komisi III DPR RI. Menurutnya, saat ini Komisi X DPR masih menunggu keputusan resmi dari pimpinan DPR.

"Kami hari ini di Komisi X menunggu tindak lanjut dari yang disampaikan oleh pimpinan DPR. Apakah itu surat penunjukan, nanti siapa-siapa yang masuk ke dalam tim supervisi sejarah ini dan sebagainya," kata Lalu kepada wartawan di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Sabtu 12 Juli 2025. 

Ketua DPW PKB NTB ini mendukung uji publik dan pembentukan tim supervisi dari DPR menyusul polemik proyek bagi para akademisi dan sejarawan.

Ia berpandangan, penulisan ulang sejarah semestinya memang tak boleh disusupi kepentingan apapun, termasuk penguasa. Sehingga, tim super visi akan memastikan hasil penulisan benar-benar objektif dan inklusif.

"Banyak masyarakat kita yang menginginkan bahwa penulisan ini harus betul-betul netral. Tidak boleh disusupi oleh kepentingan siapapun, termasuk kepentingan penguasa," katanya.

Sebelumnya, Pimpinan DPR akan menugaskan tim untuk melakukan supervisi terhadap penulisan ulang sejarah yang dilakukan Kementerian Budaya (Kemenbud) RI. Tim supervisi akan terdiri dari Komisi III dan Komisi X DPR.

"Setelah konsultasi dengan Ketua DPR dan sesama pimpinan DPR lain nya maka DPR akan membentuk menugaskan tim supervisi penulisan ulang sejarah, dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR RI," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam keterangannya, pada Minggu 6 Juli 2025.