Berita

Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono/Ist

Politik

Kemenkop Minta DPR Terlibat Aktif Wujudkan Kopdes Merah Putih

SABTU, 12 JULI 2025 | 12:41 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kementerian Koperasi (Kemenkop) meminta Komisi VI DPR terlibat aktif dalam penyusunan roadmap Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih berdasarkan temuan-temuan di lapangan. 

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop), Ferry Juliantono menegaskan, Kopdes Merah Putih adalah program top down. Namun proses pembentukan dan operasional secara aktif melibatkan masyarakat dan peran aktif semua pihak, termasuk DPR.

"Kita tidak bisa hanya bentuk badan hukum lalu dilepas. Kita harus rancang skema bisnisnya, pendanaannya, pelatihannya. Semua harus konkret dan diawasi (bersama DPR),” kata Ferry, Sabtu, 12 Juli 2025.


Di sisi lain, Wamenkop menyambut baik usulan simposium bersama Komisi VI dalam merumuskan kebijakan pengembangan Kopdes Merah Putih berbasis evidence.

Roadmap yang disusun bersama DPR penting untuk memastikan pembiayaan, arah operasional, dan pengembangan koperasi dilakukan secara realistis dan tepat sasaran.

Smenetara Wakil Ketua Komisi VI DPR, Adisatrya Suryo Sulisto memastikan akan ikut serta mengawal pelaksanaan program Kopdes Merah Putih ini agar benar-benar berdampak.

Pihaknya tidak ingin program Kopdes Merah Putih hanya seremonial tanpa memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat di desa. Komisi VI juga sepakat untuk terus memperkuat fungsi pengawasan dalam pelaksanaan program ini. 

“Secara konsep ini sudah baik. Tapi kunci suksesnya adalah pengawasan sehingga jajarannya harus diperkuat. Kami ingin tahu seberapa siap koperasi ini menerima dan mengelola dana, dan bagaimana pelaksanaannya di lapangan,” ujar Adisatrya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Setengah Logistik Indonesia Bertumpu di Tanjung Priok

Selasa, 14 April 2026 | 05:58

Dana asing ke NGO Rawan jadi Alat Kepentingan Global

Selasa, 14 April 2026 | 05:46

Mantan Pj Bupati Tapteng Jabat Kajati Sultra

Selasa, 14 April 2026 | 05:23

BGN Luruskan Info Beredar soal Pengadaan Barang Operasional MBG

Selasa, 14 April 2026 | 04:59

Ke Mana Arah KDKMP?

Selasa, 14 April 2026 | 04:30

Anak Asuh Kurniawan DY Sukses Bungkam Timor Leste 4-0

Selasa, 14 April 2026 | 04:15

Komisi XIII DPR: LPSK Resmi jadi Lembaga Negara

Selasa, 14 April 2026 | 03:53

Pentagon Ungkap Isi Pertemuan Menhan RI dan Menteri Perang AS soal Kemitraan

Selasa, 14 April 2026 | 03:35

Ganggu Iklim Usaha, Wacana Penghentian Restitusi Pajak Perlu Ditinjau Kembali

Selasa, 14 April 2026 | 03:15

Mantan Dirdik Jampidsus Kejagung Jabat Kajati Jatim, Ini Profilnya

Selasa, 14 April 2026 | 02:45

Selengkapnya