Berita

Ilustrasi/Ist

Hukum

GoTo Janji Kooperatif Usai Kantornya Digeledah Kejagung

JUMAT, 11 JULI 2025 | 20:06 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) buka suara soal penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung).

Kantor GoTo digeledah terkait dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

"GoTo menghormati proses hukum yang sedang berjalan sebagai bagian dari upaya mendukung penegakan hukum," kata Direktur Public Affairs dan Communications GOTO, Ade Mulya dalam keterangan resmi pada Jumat, 11 Juli 2025.


Lanjut Ade, pihaknya akan bersikap kooperatif dan mengikuti arahan dari Kejagung.

"Sebagai perusahaan publik, kami selalu mengedepankan asas tata kelola perusahaan yang baik, akuntabel, dan transparan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," jelas Ade.

Berdasarkan informasi, lokasi kantor GoTo yang digeledah ada di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penggeledahan itu terjadi pada Selasa, 8 Juli 2025.

Dari penggeledahan tersebut, penyidik Kejagung menyita sejumlah barang bukti terkait kasus dimaksud.

"Barang-barang apa yang dilakukan penyitaan itu dapat kami sampaikan ada berupa dokumen atau surat dan barang bukti elektronik berupa flash disk," kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum), Harli Siregar pada Jumat, 11 Juli 2025.

Dari barang-barang yang disita, diharapkan bisa memperlancar proses penyidikan.

"Baik dokumen, maupun barang bukti elektronik ini kita harapkan ada berbagai informasi yang bisa dijadikan untuk memperkuat dari pembuktian proses penyidikan," tegas Harli.

Dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook pada program digitalisasi di Kemendikbud Ristek periode 2019-2022 ini diduga dengan nilai korupsi Rp 9,9 triliun.

Kejagung pun telah memeriksa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek), Nadiem Makarim.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

Trump Ancam Kenakan Tarif 25 Persen ke Delapan Negara Eropa

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:48

Arsitektur Hukum Pilkada Sudah Semakin Terlembaga

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:40

Serpihan Badan Pesawat ATR 42-500 Berhasil Ditemukan

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:08

Rekonstruksi Kontrol Yudisial atas Diskresi Penegak Hukum

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:00

KAI Commuter Rekayasa Pola Operasi Imbas Genangan di Kampung Bandan

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:51

Seluruh Sumber Daya Harus Dikerahkan Cari Pesawat ATR yang Hilang Kontak

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:45

Tujuh Kali Menang Pilpres, Museveni Lanjutkan Dominasi Kekuasaan di Uganda

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:20

Belasan RT dan Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:13

Ongkos Pilkada Langsung Tak Sebesar MBG

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:50

Delik Hukum Pandji Tak Perlu Dicari-cari

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:45

Selengkapnya