Berita

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi/RMOL

Politik

Mensesneg: Tarif Impor AS Tidak Ada Kaitannya dengan Indonesia di BRICS

JUMAT, 11 JULI 2025 | 16:18 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pengenaan tarif impor oleh Amerika Serikat terhadap sejumlah produk Indonesia tidak berkaitan dengan keputusan Indonesia menjadi anggota penuh kelompok ekonomi BRICS.

Penegasan itu disampaikan Prasetyo kepada awak media di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 11 Juli 2025, menanggapi spekulasi publik yang mengaitkan tarif 32 persen yang dikenakan AS dengan keanggotaan Indonesia di BRICS.

"Kalau menurut pendapat kami sesungguhnya tidak ada. Karena itu kan kalau saudara-saudara perhatikan kan tidak hanya berlaku untuk Indonesia akan begitu," kata Prasetyo.


Ia menjelaskan bahwa kebijakan tarif tersebut telah disiapkan jauh sebelum Indonesia resmi dinyatakan sebagai anggota penuh BRICS. Oleh karena itu, menurutnya, tidak ada korelasi langsung antara kedua peristiwa tersebut.

“Dan pengenaan tarif 32 persem itu pun kan jauh-jauh hari sebelum kita dinyatakan menjadi anggota penuh BRICS. Saya pikir nggak ada hubungannya gitu,” ujarnya.

Terkait dengan langkah pemerintah dalam merespons kebijakan tarif tersebut, Prasetyo menyebut tim ekonomi Indonesia saat ini sedang berada di Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi.

"Minta doanya tim ekonomi kita sedang berada di Amerika dipimpin oleh Pak Menko Airlangga untuk terus melakukan upaya negosiasi supaya intinya adalah kita berharap apa yang menjadi kebijakan Pemerintah Amerika Serikat dapat ditinjau kembali sehingga memberikan keuntungan bagi perdagangan kita," ungkapnya.

Sementara itu, ketika ditanya apakah Indonesia telah menawarkan paket kebijakan atau insentif khusus kepada AS sebagai bagian dari negosiasi, Prasetyo menjawab belum ada tawaran baru yang disampaikan.

"Untuk sementara tidak ya. Karena apa yang sejak beberapa waktu yang lalu disampaikan tawaran tersebut kita merasa sebenarnya itu sudah menjawab apa yang menjadi tuntutan dari atau kehendak dari teman-teman AS," jelasnya.

Populer

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

Relawan Jokowi: Rismon Sianipar Pengecut!

Jumat, 13 Maret 2026 | 01:05

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

UPDATE

Prediksi Mossad Gagal, Netanyahu Disebut Murka ke Direktur Intelijen

Senin, 23 Maret 2026 | 13:39

Kasus Andrie Yunus Bisa Diusut Timwas Intelijen DPR

Senin, 23 Maret 2026 | 13:23

Pengamat: Trump Inkonsisten Soal Selat Hormuz

Senin, 23 Maret 2026 | 13:09

Daftar Negara yang Terancam Bangkrut Akibat Perang Iran

Senin, 23 Maret 2026 | 12:53

Gebrakan Xiaomi SU7 2026: Ludes 15 Ribu Unit dalam 34 Menit, Daya Jelajah Tembus 900 Km!

Senin, 23 Maret 2026 | 12:37

H+2 Lebaran, Emas Antam Turun Rp50 Ribu

Senin, 23 Maret 2026 | 12:35

WFH Jangan Ganggu Kinerja Perusahaan, DPR Minta Pemerintah Hati-hati

Senin, 23 Maret 2026 | 12:31

124 Perusahaan Truk Kena Sanksi Saat Lebaran, Mayoritas Pelanggaran ODOL

Senin, 23 Maret 2026 | 12:08

Menhub Siapkan Strategi Khusus Amankan Arus Balik Lebaran 1447 H Lintas Sumatra-Jawa

Senin, 23 Maret 2026 | 11:27

DJP: Aktivasi Akun Coretax Tembus 16,6 Juta, Lapor SPT Tahunan Capai 8,7 Juta

Senin, 23 Maret 2026 | 11:03

Selengkapnya