Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Dr Syahganda Nainggolan/Ist
Pemerintah diminta menghitung kembali berbagai kebijakan politik luar negeri Indonesia di tengah gejolak politik global, mulai dari perang Rusia-Ukraina sampai perang Iran-Israel hingga persaingan AS dan BRICS.
Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Dr Syahganda Nainggolan mengingatkan, jangan sampai kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hanya didasari paradigma para menteri asal bapak senang (ABS).
Syahganda menyoroti sikap Indonesia bergabung dengan poros Brazil, Russia, India, China, dan South Africa (BRICS) hingga memancing amarah AS.
“Kalau kita mau serius, dihitung. Amerika itu mengimplan kekuatan intelijen dan militer di Indonesia sudah 30 tahun lebih. Kita berani enggak melawan itu?" kata Syahganda dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 11 Juli 2025.
Syahganda khawatir, pilihan politik ini dipengaruhi kelompok menteri bekas pemerintahan Presiden Joko Widodo yang hanya sekadar ingin mempertahankan kekuasaan.
“Itu kan orang-orang yang selama ini menikmati kekuasaan sebagai ABS, asal bapak senang. Mereka mungkin saja tipu-tipu Prabowo," jelas Syahganda.
Soal BRICS, Indonesia harus memperhitungkan konsekuensi kemarahan AS. Syahganda mencontohkan pembicaraannya dengan perwira tinggi TNI aktif di dunia intelijen soal potensi kemarahan AS bisa merenggut Papua dari Indonesia.
"Tidak usah Amerika Serikat,
proxy (kaki tangan) CIA saja yang bergerak, Papua bisa merdeka," jelas Syahganda mengulang pembicaraannya dengan perwira TNI dimaksud.
Syahganda mengingatkan, situasi di panggung politik global tidak bisa dianggap main-main. Tanpa militansi dukungan rakyat semesta, kekuatan Indonesia masih terlalu kecil. Apalagi di era Jokowi lalu mentalitas rakyat rusak karena daya beli lemah dan praktek korupsi meluas.
Diskusi serius ini turut dibahas Syahganda dalam forum terbatas Grup Diskusi Patiunus 75 yang dipimpin Bambang Soesatyo di Parle, Senayan Park, Kamis, 10 Juli 2025.
Diskusi tersebut mengusung tema “Dampak Konflik Israel-Iran terhadap Indonesia: Tantangan, Peluang, dan Strategi dalam Menghadapi Dinamika Global” dihadiri sejumlah pembicara, yakni Guru Besar Universitas Pertahanan, Laksamana TNI (Purn) Marsetio; akademisi Universitas Padjadjaran, Dr Dina Sulaeman; dan Wakil Ketua Umum Kadin, Pahala Nugraha Manshuri.
Hadir pula Bupati Lahat dan Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Bursah Zarnubi; wartawan senior, Nasir Tamara; Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Abdullah Rasyid; pengamat geopolitik seperti Hendrajit, Teguh Santosa, dan Rizal Dharma Putra.
