Berita

Ilustrasi/Ist

Nusantara

Saatnya Desa jadi Subjek Utama Kemandirian Energi Nasional

JUMAT, 11 JULI 2025 | 02:59 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Gerak cepat Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia untuk mempercepat penyediakan aliran listrik di desa-desa yang belum menikmati listrik patut diapreasiasi. 

Analis politik dan pemerhati sosial, Nasky Putra Tandjung, menguraikan berdasar data yang diterima per tahun 2024, ada sekitar 6.100 desa tertinggal, desa sangat tertinggal ada 3.920 dan total desa tertinggal (termasuk sangat tertinggal) berkisar 10.020 desa.

Sedangkan, data dari Kementerian ESDM tercatat ada sekitar 6.700 desa yang belum mendapatkan akses listrik. Jumlah ini setara dengan sekitar 1,3 juta rumah tangga yang belum menikmati listrik.


“Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil, kami sangat senang, bangga dan mengapresiasi komitmen Menteri ESDM Bahlil yang begitu visioner, responsif dan totalitas dalam membangun bangsa dan negara dengan kepedulian tingginya terhadap masyarakat kecil, terutama dalam hal mempercepat penyediaan listrik di desa-desa yang masuk dalam kategori belum teraliri listrik,” kata Nasky dalam keterangannya, Kamis, 10 juli 2025.

Menurut alumni Indef school of political economy Jakarta ini, sudah saat­nya desa-desa yang selama ini belum dapat aliran listrik mendapat priori­tas utama pembangunan baik itu dari segi infrastruktrur hingga aliran listriknya. Masih banyak desa sangat tertinggal yang hanya menikmati listrik beberapa jam dalam sehari.

“Lanjut Nasky, tanpa listrik, anak-anak generasi masa depan bangsa di pelosok desa-desa tak bisa belajar di malam hari. Puskesmas kesulitan beroperasi, ekonomi desa terseok-seok. Ini bukan hanya soal pembangun fisik semata, tapi sesuai amanat Undang-undang dasar (UUD) 1945, Pancasila dan soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.

“Kehadiran aliran listrik di setiap desa-desa adalah bukti nyata keperbihakan dan kehadiran negara yang peduli serta harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia,” sambungnya.

Selain itu, Founder Nasky Milenial Center mengungkapkan, bahwa langkah strategis dan pro-aktif Menteri ESDM patut diapresiasi dan didukung penuh oleh semua elemen masyarakat.

“Ini bukan sekadar proyek pembangunan fisik semata. Ini merupakan wujud gerakan moral moral pemerintah demi mewujudkan Indonesia adil makmur serta memutus mata rantai ketertinggalan desa. Listrik bukan cuma sebatas cahaya, tetapi harapan masa depan generasi muda di pelosok negri,” ungkapnya.

Nasky memandang bahwa semangat transformasi dan arah kebijakan Menteri ESDM Bahlil dinilai sejalan dengan misi asta cita Presiden RI, Prabowo Subianto yang terus berupaya mengedepankan pembangunan dari desa, dari pinggiran baik itu di sektor ekonomi maupun pembangunan.

“Sudah saatnya desa harus menjadi subjek utama dalam agenda kemandirian energi nasional serta pusat kemandirian ekonomi,” tegasnya lagi.

Dia menilai, seyogianya langkah strategis ini merupakan wujud dari cita-cita besar Presiden RI, Prabowo Subianto dalam mewujudkan desa maju, mandiri, berdaulat dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ia mengajak dan mendorong seluruh elemen masyarakat mendukung serta mensukseskan langkah strategis Menteri ESDM, Bahlil dalam mewujudkan swasembada energi nasional.

"Di mulai dari desa, selaras dengan cita-cita besar Presiden Prabowo untuk mengentaskan kemiskinan, pengangguran dan mensejahterakan kehidupan masyarakat di pelosok negri,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto kembali menekankan bahwa Indonesia akan mewujudkan cita-cita swasembada energi. Paling lambat, menurutnya, akan terwujud dalam 6 tahun ke depan.

“Saudara-saudara sekalian, saya diberi tahu oleh para pakar bahwa bangsa kita ini sungguh-sungguh bisa swasembada energi. Dan hitungan saya tidak lama, tidak lama. Lima tahun, paling lambat enam tahun, kita bisa swasembada energi,” kata Prabowo di acara groundbreaking ekosistem industri baterai kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat, Minggu, 29 Juli 2025.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya