Berita

Menteri Sosial Saifullah Yusuf/RMOL

Politik

Mensos Minta Tambahan Anggaran Rp20,9 Triliun

KAMIS, 10 JULI 2025 | 19:01 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul meminta tambahan dana sebesar Rp20,9 triliun untuk tahun anggaran 2026.

Pasalnya, pada tahun anggaran 2026, Menteri Keuangan Sri Mulyani cuma memberikan dana Rp76 triliun kepada Kementerian Sosial (Kemensos).

Gus Ipul mengatakan, anggaran yang diberikan Menkeu Sri Mulyani turun 4,47 persen dibanding anggaran tahun 2025 sebesar Rp79 triliun lebih. 


“Pagu indikatif Kementerian Sosial tahun 2026 menurun Rp3 triliun lebih atau sekitar 4,47 persen dibandingkan anggaran tahun 2025 sebesar Rp79 triliun lebih,” kata Gus Ipul dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis 10 Juli 2025.

Adapun postur anggaran Kemensos tahun 2026 yakni pagu indikatif Rp76.380,882.787. Untuk program perlindungan sosial Rp75 triliun, program dukungan manajemen Rp768 miliar. 

“Postur anggaran pada pagu indikatif anggaran tahun 2026 difokuskan pada pemenuhan belanja bantuan sosial dan belanja mengikat seperti gaji pegawai,” kata Gus Ipul.

Ia menambahkan, pagu indikatif 2026 belum mencerminkan kebutuhan bantuan sosial jika terjadi bencana alam, atensi sosial, permakanan lansia, bantuan sosial yatim piatu, dan pemberdayaan atau graduasi. 

Untuk itu, Gus Ipul membutuhkan penambahan pagu anggaran tahun 2026 dengan urgensi penambahan anggaran dalam rangka penanganan kemiskinan terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan peranan sosial dan peningkatan pendapatan melalui program pemberdayaan

“Kami usulkan tambahan anggaran tahun 2026, sebesar Rp20.912.366.456.000 dengan rincian untuk Dirjen Rehabilitasi Sosial Rp5 triliun lebih, Pemberdayaan Sosial Rp4 triliun lebih, Perlindungan dan Jaminan Sosial Rp5 triliun, Sekretariat Jenderal Rp5 triliun, dan Inspektorat Jenderal Rp5,1 triliun lebih,” tutup Gus Ipul.




Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Jaksa Agung: Ini Saatnya, Badai Harus Berlalu

Rabu, 02 September 2026 | 22:09

Dugaan Pelanggaran Etik, Perwira Polri Dilaporkan ke Propam

Rabu, 02 September 2026 | 21:49

BPOM Butuh Anggaran Rp2,4 Triliun, Rp509 Miliar Khusus Kawal MBG

Rabu, 02 September 2026 | 21:21

DPR Minta Pelaku Pembakaran Hutan Dihukum Mati

Rabu, 02 September 2026 | 21:04

Halmahera Tengah Diguncang Gempa, Belasan Rumah dan Faskes Rusak

Rabu, 02 September 2026 | 20:45

Polri Ujung Tombak Demokrasi dalam Aksi 27 Agustus

Rabu, 02 September 2026 | 20:22

Keluarga Indonesia Diajak Siapkan Warisan Bermakna

Rabu, 02 September 2026 | 19:46

Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo

Rabu, 02 September 2026 | 19:30

Siswa Tak Libur di Tengah Kabut Asap, Kadisdik Kalteng Diminta Tak Asal Ambil Keputusan

Rabu, 02 September 2026 | 19:23

Indonesia Tak Bisa Akal-akali Alokasi Jemaah Haji dari Arab Saudi

Rabu, 02 September 2026 | 19:17

Selengkapnya