Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa/Ist
Nama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mencuat dalam pemeriksaan dugaan suap pengurusan dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jatim tahun anggaran 2021-2022.
Nama Khofifah disebut oleh mantan Ketua DPRD Provinsi Jatim, Kusnadi usai diperiksa KPK pada Kamis 19 Juni 2025.
"Kami meminta segera selidiki hibah Gubernur Jatim yang jumlahnya triliunan di plafon anggaran belanja hibah APBD Jatim tahun anggaran 2019-2024," kata Koordinator Jaringan Kawal (Jaka) Jatim, Musfiq melalui keterangan tertulisnya,
Diketahui, hari ini KPK memeriksa Khofifah terkait kasus korupsi dana hibah. Pemeriksaan dilakukan di Polda Jatim.
Sebelumnya, pada Jumat 20 Juni 2025, Khofifah mangkir dari panggilan tim penyidik dengan alasan sedang ada keperluan lainnya, dan meminta penjadwalan ulang.
"Gubernur Jawa Timur diduga secara juknis dan juklak terlibat," kata Musfiq.
KPK diminta serius terhadap penanganan kasus ini serta terbuka dalam penanganan kasus korupsi dana hibah tersebut.
"Sikat para koruptor dana hibah jangan pandang bulu kepada siapa pun," kata Musfiq.
Musfiq menekankan, tanpa tanda tangan Gubernur Jatim dana hibah tersebut tak bisa dicairkan atau disalurkan.
"Semua atas keputusan Gubernur Jawa Timur," demikian Musfiq.
Berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi, mereka yang telah ditetapkan tersangka, yakni Kusnadi selaku Ketua DPRD Provinsi Jatim dari PDIP periode 2019-2024, Achmad Iskandar selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim dari Partai Demokrat periode 2019-2024, Anwar Sadad selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim dari Partai Gerindra periode 2019-2024, Mahhud selaku anggota DPRD Provinsi Jatim dari PDIP periode 2019-2024.
Selanjutnya, Fauzan Adima selaku Wakil Ketua DPRD Sampang dari Partai Gerindra periode 2019-2024, Jon Junaidi selaku Wakil Ketua DPRD Probolinggo dari Partai Gerindra periode 2019-2024, Abd Muttolib selaku Ketua DPC Partai Gerindra Sampang, Moch Mahrus selaku Bendahara DPC Partai Gerindra Probolinggo.
Kemudian, Achmad Yahya M selaku guru, Bagus Wahyudyono selaku Staf Sekwan DPRD Provinsi Jatim periode 2019-2024, Sukar selaku kepala desa, serta 10 orang dari pihak swasta, yakni Ahmad Heriyadi, RA Wahid Ruslan, Jodi Pradana Putra, Hasanuddin, Ahmad Jailani, Mashudi, A Royan, Wawan Kristiawan, Ahmad Affandy, dan M Fathullah.
