Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur (Jatim), Kusnadi dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan
Penyidikan suap pengurusan dana hibah APBD Provinsi Jawa Timur untuk kelompok masyarakat tahun 2021-2022 terus dilakukan KPK. Hari ini antara lain KPK memeriksa Ketua DPRD Provinsi Jatim periode 2019-2024, Kusnadi.
"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Jurubicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis siang, 10 Juli 2025.
Kusnadi diperiksa sebagai tersangka. Selain Kusnadi yang merupakan politisi PDIP, KPK juga memeriksa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Polda Jatim. Hingga berita ini diturunkan pemeriksaan terhadap Khofifah masih berlangsung.
Budi membantah KPK memberi perlakukan istimewa kepada Khofifah karena diperiksa bukan di Gedung Merah Putih KPK.
"Pada prinsipnya tidak ada pengistimewaan dalam pemeriksaan terhadap saksi. Saat ini saksi sudah menjalani pemeriksaan oleh penyidik," kata Budi.
""Dalam rangkaian penyidikan perkara ini, kita ketahui bersama, tim sebelumnya juga melakukan rangkaian kegiatan pemeriksaan saksi lainnya, penyitaan, dan lain sebagainya di wilayah Jawa Timur,"tambahnya.
Kusnadi pernah mengungkap keterlibatan Khofifah dalam perkara yang menjadikannya sebagai tersangka. Hal itu diungkapkan Kusnadi usai diperiksa sebagai saksi oleh KPK.
"Ya dana hibah itu kan proses ya, ini proses ya, bukan materi. Ya itu kan dibicarakan bersama-sama dengan kepala daerah. Jadi, ya kalau dana hibah itu, ya dana hibah itu ya dua-dua, dan pelaksananya juga sebenarnya semuanya kepala daerah," kata Kusnadi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis petang, 19 Juni 2025.
Kusnadi memastikan Khofifah mengetahui dana hibah untuk Pokmas. Mengingat kata Kusnadi, Khofifah merupakan sosok yang mengeluarkan anggaran.
"Orang dia yang mengeluarkan, masa dia nggak tahu," tutur Kusnadi.
Kusnadi menegaskan dana hibah merupakan kewenangan dari kepala daerah untuk melakukan eksekusi anggaran. Namun saat ditanya apakah Khofifah harus juga diperiksa, Kusnadi menyerahkan sepenuhya ke KPK.
"Oh saya tidak berharap apa-apa. Ya apalah, itu kewenangan penegak hukum itu (untuk periksa Khofifah)" pungkas Kusnadi.
Terkait kasus ini pada Senin hingga Rabu, 14-16 April 2025, penyidik KPK menggeledah enam rumah pribadi termasuk rumah anggota DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dan kantor KONI Provinsi Jatim. Dari tujuh tempat yang digeledah saat itu KPK mengamankan bukti berupa dokumen dan barang bukti elektronik.
Jauh sebelumnya, 6 September 2024, tim penyidik menggeledah rumah dinas mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar di wilayah Jakarta Selatan. Dari lokasi penyidik mengamankan uang tunai dan barang bukti elektronik.
Abdul Halim Iskandar sebelumnya juga telah diperiksa tim penyidik pada Kamis, 22 Agustus 2024. Dia didalami terkait dengan pengetahuan hibah dana atau dana hibah dari APBD Provinsi Jatim ke Pokmas.
Pada Jumat, 12 Juli 2024, KPK mengumumkan pengembangan kegiatan tangkap tangan yang dilakukan terhadap Sahat Tua Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024 dkk oleh KPK pada Desember 2022.
Di mana, KPK telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) pada Jumat, 5 Juli 2024 dengan menetapkan 21 tersangka.
Berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi mereka yang telah ditetapkan tersangka yakni Kusnadi selaku Ketua DPRD Provinsi Jatim dari PDIP periode 2019-2024, Achmad Iskandar selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim dari Partai Demokrat periode 2019-2024, Anwar Sadad selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim dari Partai Gerindra periode 2019-2024, Mahhud selaku anggota DPRD Provinsi Jatim dari PDIP periode 2019-2024.
Selanjutnya, Fauzan Adima selaku Wakil Ketua DPRD Sampang dari Partai Gerindra periode 2019-2024, Jon Junaidi selaku Wakil Ketua DPRD Probolinggo dari Partai Gerindra periode 2019-2024, Abd Muttolib selaku Ketua DPC Partai Gerindra Sampang, Moch Mahrus selaku Bendahara DPC Partai Gerindra Probolinggo.
Kemudian, Achmad Yahya M selaku guru, Bagus Wahyudyono selaku Staf Sekwan DPRD Provinsi Jatim periode 2019-2024, Sukar selaku kepala desa, serta 10 orang dari pihak swasta, yakni Ahmad Heriyadi, RA Wahid Ruslan, Jodi Pradana Putra, Hasanuddin, Ahmad Jailani, Mashudi, A Royan, Wawan Kristiawan, Ahmad Affandy, dan M Fathullah.
