Kemenkop dan DPR RI Sepakati Bangun Basis Data Desa Akurat

Kementerian Koperasi dan Komisi VI DPR RI menyepakati untuk membangun basis data yang akurat untuk menghapus kemiskinan di wilayah pedesaan seiring program koperasi desa merah putih.

Kesepakatan ini mengemuka dalam Rapat Kerja antara Kemenkop dan Komisi VI DPR RI yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu, 9 Juli 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan keprihatinannya bahwa tanpa data yang akurat, operasionalisasi koperasi desa kurang efektif untuk mengatasi kemiskinan.

“Saya khawatir koperasi desa ini untung, tapi tidak menurunkan angka kemiskinan,” ujar Ferry seperti dikutip redaksi.

Ferry menegaskan bahwa data desa yang presisi harus menjadi pedoman dasar dalam perumusan dan pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih. Data yang akurat akan sangat dibutuhkan oleh seluruh lini pemerintah dalam menyusun kebijakan publik. 

“Jangan sampai kebijakan dibuat hanya berdasarkan asumsi atau data semu,” tegasnya.

Ferry mencontohkan bagaimana Presiden Tiongkok Xi Jinping berhasil menurunkan angka kemiskinan dalam waktu lima tahun melalui strategi berbasis data desa yang sangat terukur. 

“Dengan data presisi, mereka tahu secara rinci siapa yang miskin dan apa intervensi yang tepat. Ini menjadi praktik yang patut kita pelajari,” tambah Ferry.

Ia juga menyoroti bagaimana berbagai program pengentasan kemiskinan di Indonesia seperti dana desa, bantuan langsung tunai, dan bantuan sosial belum optimal hasilnya karena tidak dibarengi dengan akurasi data sasaran. 

“Sama halnya dengan koperasi desa. Kita ingin koperasi ini hadir sebagai solusi, tapi harus dimulai dari pemetaan masalah secara presisi,” katanya.

Oleh karena itu, Ferry mengajak Komisi VI DPR RI untuk bersama-sama menyusun sebuah roadmap nasional penguatan koperasi desa yang berbasis data. 

Ia mengusulkan agar forum diskusi bersama dalam bentuk simposium digelar guna merumuskan pentingnya data presisi sebagai fondasi kebijakan. 

“Mohon ini jadi catatan penting dalam rapat dengar pendapat hari ini bahwa kita perlu forum bersama untuk membahas urgensi data pedesaan yang presisi,” tandasnya.