Peserta 'Senior Officials Training Course on Blue Economy Development and Enviromental Protection for ASEAN countries' di Haikou, Hainan, China/Ist
Konflik Laut China Selatan (LCS) yang terus menunjukkan eskalasi memanas berawal dari klaim China berdasarkan peta sejarah. Alhasil, beberapa negara ASEAN terutama Filipina meradang. Begitu juga Brunai Darussalam, Malaysia dan Vietnam.
Konflik ini semakin pelik ketika rivalitas negara-negara dengan hegemoni besar di Asia Pasifik ikut terlibat.
Terkait itu, China menyatakan komitmennya ingin mengajak dialog kepada negara-negara yang bersengketa. Dialog tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan perdamaian di kawasan Laut China Selatan.
Demikian disampaikan peneliti dari China Institute for Reform and Development (CIRD), Ma Chao saat menjadi pemateri dalam acara 'Senior Officials Training Course on Blue Economy Development and Enviromental Protection for ASEAN countries' di Haikou, Hainan, China, Senin, 7 Juli 2025.
"Kami ingin menyelesaikan persoalan dengan damai dan dialog serta kerja sama. China mengedepankan diplomasi damai melalui klausul joint operation di kawasan sengketa dengan pendekatan soft diplomacy melalui economy meeting dalam pengelolaan Laut China Selatan," kata dia.
Hal itu mengingat kawasan ASEAN dianggap penting bagi China, terutama dalam melancarkan program Belt and Road Initiative. Namun, di sisi lain China berharap tidak perlunya pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi Laut China Selatan.
"Dialog antar negara (di ASEAN) sengat penting bagi kami tanpa melibatkan kekuatan hegemoni besar di luar ASEAN," pungkas Ma Chao.
Sementara itu, perwakilan Indonesia dalam training tersebut, Ady Muzwardi sependapat bahwa kerja sama dalam pengelolaan Laut China Selatan dibutuhkan terutama buat Indonesia.
"Kami berharap ada perdamaian di Laut China Selatan, kerja sama ekonomi menurut kami lebih penting ketimbang mengedepankan militer untuk menyelesaikan persoalan," kata Ady yang juga Dosen di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) tersebut.
Peneliti di National Maritime Institute (Namarin) ini menekankan bahwa China tetap harus mengakui kedualatan wilayah suatu negara.
"Yang terpenting China mengakui bahwa itu adalah Laut Natuna milik Indonesia, ZEE Indonesia. Kita pun sangat terbuka untuk kerja sama pengelolaan Laut Natuna demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kepulauan Natuna," tutup Ady.
Pelatihan yang digelar CIRD itu berlangsung dari 2-22 Juli 2025 dengan berbagai rangkaian kegiatan seperti kunjungan ke beberapa tempat di Hainan yang terkait dengan pembangunan Blue Economy. Dalam peliputan khusus
RMOL di lokasi, selain perwakilan dari Indonesia, acara ini pun diikuti oleh perwakilan beberapa negara di antaranya Malaysia, Thailand, Liberia dan Kosta Rika.
